Pemerintah Diminta Cermati Perhitungan Target Waktu Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menargetkan vaksinasi dapat diselesaikan dalam satu tahun.

Namun, ia menilai hal tersebut tidak mudah, mengingat ada 181 juta penduduk Indonesia yang akan disuntik vaksin Covid-19.

"Saya berharap pemerintah jangan terlalu overconfidence ya bahwa program vaksinasi dapat selesai dalam satu tahun," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Vaksinasi Bisa Diselesaikan dalam Setahun

Saleh mengatakan, ada beberapa hal yang harus dicermati pemerintah dalam menghitung target vaksinasi Covid-19. Pertama, baru Sinovac yang telah meneken kerja sama pengadaan vaksin.

"Perusahaan lain saya kira masih dalam tahap negosiasi. Negosiasi di sini termasuk harga kemudian proses pengadaannya," ujarnya.

Kemudian, Saleh mengatakan, vaksinasi membutuhkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga, perusahaan medis lainnya akan membutuhkan waktu untuk menunggu persetujuan BPOM.

"Itu butuh waktu dan ini terbukti vaksin sudah masuk ke kita 3 juta tapi EUA-nya belum dapat, bahkan pemerintah mencanangkan vaksin 13 Januari, ini penting dihitung waktunya," ucap Saleh.

Baca juga: Menanti Vaksinasi Covid-19 yang Dijanjikan Presiden Jokowi...

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di daerah serta memastikan distribusi vaksin Covid-19 dilakukan secara merata.

"Saya kira itu yang mendasarinya, jadi jangan terburu-buru, yang penting ini kita tuntaskan secara baik dan terukur, ini vaksinasi biayanya besar sehingga harus bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi rampung dalam waktu cepat. 

"Kita akan kerja terus, kita berharap nanti kurang lebih selama 1 tahun itu (vaksinasi) bisa kita selesaikan," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Izin Penggunaan dari BPOM

Kendati demikian, Jokowi memahami bahwa proses vaksinasi tidak mudah karena jumlah penduduk yang divaksin tidak sedikit. Rencananya vaksin diberikan kepada 70 persen atau 182 juta penduduk Tanah Air.

Selain itu Jokowi menegaskan, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM). Ia berharap, izin tersebut terbit di minggu ini atau pekan depan supaya vaksinasi bisa segera dilaksanakan.

"Kita harapkan nanti setelah mulai divaksinasi ini keadaan sudah mulai kembali normal," kata Jokowi.