Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat : Risma Ingin Perkenalkan Diri ke Masyarakat Jakarta dan Indonesia

Kompas.com - 07/01/2021, 10:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertujuan untuk memperkenalkan sosoknya kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia.

Hal itu disampaikan hendri menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Risma di sejumlah wilayah di Jakarta.

“Risma ingin memperkenalkan diri pada masyarakat Jakarta dan Indonesia. Caranya ya blusukan. Karena Kantor Kemensos di Jakarta ya blusukannya di Jakarta. Mudah-mudahan berikutnya blusukan di daerah lain,” kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Ia menyadari Risma merupakan salah satu calon presiden potensial di Pilpres 2024. Namanya pun kerap masuk dalam radar survei calon presiden 2024.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2020, Risma masuk dalam daftar 7 besar Capres potensial 2024 dengan elektabilitas 3,1 persen.

Adapun berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun demikian Hendri meminta publik tak langsung mengaitkan aksi blusukan Risma untuk persiapan pencalonan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 dan Pilpres 2024.

Ia menilai blusukan yang dilakukan Risma bisa jadi memang memiliki dampak untuk kontestasi Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Aksi Blusukan Risma Tidak Efektif

Kendati demikian bisa jadi pula saat ini Risma memang benar-benar hendak memetakan permasalahan di Kemensos sehingga ia rajin blusukan.

Karena itu Hendri menyarankan Risma melakukan blusukan secukupnya. Sisa waktunya bisa dipergunakan Risma untuk memformulasikan kebijakan dengan memasukkan temuan yang ia dapat ketika blusukan.

Sebabnya seorang menteri harus menyusun kebijakan yang bersifat makro, sistemik, dan jangka pankang. Tugas itu tak akan selesai hanya dengan melakukan blusukan.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi. Hal itu terbukti dari dugaan suap yang dilakukan mantan Mensos Juliari Batubara.

Ia juga menyarankan Risma tak perlu terlalu memikirkan panggung politik di Pilpres 2024, sebab hal itu akan datang dengan sendirinya jika kinerjanya bagus sebagai Mensos.

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

“Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Adapun Risma telah melakukan blusukan di sejumlah titik di Jakarta. Di hari pertama bertugas, ia blusukan ke daerah aliran Sungai Ciliwung di sekitaran Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya ia mengunjungi kolong Tol Pluit dan berdialog dengan para tunawisma di sana saat blusukan. Aksi blusukan Risma menuai pro dan kontra.

Pendapat yang kontra muncul dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Soal Blusukan Risma, Pengamat Sebut Politisi Memang Wajib Pencitraan

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com