Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/01/2021, 10:21 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertujuan untuk memperkenalkan sosoknya kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia.

Hal itu disampaikan hendri menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Risma di sejumlah wilayah di Jakarta.

“Risma ingin memperkenalkan diri pada masyarakat Jakarta dan Indonesia. Caranya ya blusukan. Karena Kantor Kemensos di Jakarta ya blusukannya di Jakarta. Mudah-mudahan berikutnya blusukan di daerah lain,” kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Ia menyadari Risma merupakan salah satu calon presiden potensial di Pilpres 2024. Namanya pun kerap masuk dalam radar survei calon presiden 2024.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2020, Risma masuk dalam daftar 7 besar Capres potensial 2024 dengan elektabilitas 3,1 persen.

Adapun berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun demikian Hendri meminta publik tak langsung mengaitkan aksi blusukan Risma untuk persiapan pencalonan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 dan Pilpres 2024.

Ia menilai blusukan yang dilakukan Risma bisa jadi memang memiliki dampak untuk kontestasi Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Aksi Blusukan Risma Tidak Efektif

Kendati demikian bisa jadi pula saat ini Risma memang benar-benar hendak memetakan permasalahan di Kemensos sehingga ia rajin blusukan.

Karena itu Hendri menyarankan Risma melakukan blusukan secukupnya. Sisa waktunya bisa dipergunakan Risma untuk memformulasikan kebijakan dengan memasukkan temuan yang ia dapat ketika blusukan.

Sebabnya seorang menteri harus menyusun kebijakan yang bersifat makro, sistemik, dan jangka pankang. Tugas itu tak akan selesai hanya dengan melakukan blusukan.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi. Hal itu terbukti dari dugaan suap yang dilakukan mantan Mensos Juliari Batubara.

Ia juga menyarankan Risma tak perlu terlalu memikirkan panggung politik di Pilpres 2024, sebab hal itu akan datang dengan sendirinya jika kinerjanya bagus sebagai Mensos.

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

“Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Adapun Risma telah melakukan blusukan di sejumlah titik di Jakarta. Di hari pertama bertugas, ia blusukan ke daerah aliran Sungai Ciliwung di sekitaran Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya ia mengunjungi kolong Tol Pluit dan berdialog dengan para tunawisma di sana saat blusukan. Aksi blusukan Risma menuai pro dan kontra.

Pendapat yang kontra muncul dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Soal Blusukan Risma, Pengamat Sebut Politisi Memang Wajib Pencitraan

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Harap MK Tetap Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Anies Harap MK Tetap Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Tersangka Korupsi BTS Kominfo: Ada Tekanan Luar Biasa di Luar Kementerian untuk Penuhi 'Permintaan'

Tersangka Korupsi BTS Kominfo: Ada Tekanan Luar Biasa di Luar Kementerian untuk Penuhi "Permintaan"

Nasional
KPK Pertanyakan Wewenang Tangani Laporan Brigjen Endar, Ombudsman: Ini Sangat Serius

KPK Pertanyakan Wewenang Tangani Laporan Brigjen Endar, Ombudsman: Ini Sangat Serius

Nasional
Bahas RAPBN 2024 dengan Pemerintah, Ketua Banggar DPR Ingatkan soal Dinamika Ekonomi Nasional dan Global

Bahas RAPBN 2024 dengan Pemerintah, Ketua Banggar DPR Ingatkan soal Dinamika Ekonomi Nasional dan Global

Nasional
Soal Indonesia vs Argentina, Wapres: Kalau Ada Waktu, Saya Menonton

Soal Indonesia vs Argentina, Wapres: Kalau Ada Waktu, Saya Menonton

Nasional
Ombudsman Sebut Bisa Minta Bantuan Polisi untuk Panggil Paksa Firli Bahuri Cs

Ombudsman Sebut Bisa Minta Bantuan Polisi untuk Panggil Paksa Firli Bahuri Cs

Nasional
Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi, Mendag Ingin Pelaku Usaha Kedua Negara Jalin Kerja Sama

Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi, Mendag Ingin Pelaku Usaha Kedua Negara Jalin Kerja Sama

Nasional
KY Harap Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu Prima Penuhi Panggilan Berikutnya

KY Harap Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu Prima Penuhi Panggilan Berikutnya

Nasional
Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online untuk Para Honorer yang Belum Diangkat Jadi PPPK

Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online untuk Para Honorer yang Belum Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Update 30 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 541 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.085

Update 30 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 541 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.085

Nasional
Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Nasional
Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Nasional
Jokowi Luncurkan Logo Resmi IKN 'Pohon Hayat'

Jokowi Luncurkan Logo Resmi IKN "Pohon Hayat"

Nasional
Soal Cawapres Anies, Nasdem: Sehari Dua Hari ke Depan akan Ada Kejutan

Soal Cawapres Anies, Nasdem: Sehari Dua Hari ke Depan akan Ada Kejutan

Nasional
Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com