FPI Dibubarkan, Jaksa Agung Perintahkan Semua Kejaksaan Deteksi dan Antisipasi Respons yang Mengancam

Kompas.com - 07/01/2021, 10:14 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin meminta jajaran kejaksaan mengantisipasi respons pendukung Front Pembela Islam (FPI) setelah organisasi tersebut dibubarkan pemerintah sejak 30 Desember 2020.

"Deteksi dini dan antisipasi terhadap potensi respons para pendukung, baik di pusat dan daerah, yang dapat mengancam, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Selain itu, ia meminta adanya sosialisasi secara persuasif terhadap anggota FPI yang masih aktif melakukan kegiatan.

Baca juga: PPATK Blokir Sementara Rekening FPI dan Afiliasinya, Ini Penjelasannya

Burhanuddin juga meminta jajarannya mengantisipasi potensi dampak dari deklarasi perubahan nama Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam.

"Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya, baik di pusat maupun daerah, yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi," tuturnya.

Adapun pembubaran FPI diputuskan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang diteken tiga menteri dan tiga pejabat negara lainnya.

Ada enam alasan pemerintah membubarkan FPI, salah satunya bahwa FPI secara de jure sudah bubar sejak 21 Juni 2019.

Baca juga: Finalisasi Laporan Bentrok FPI dan Polisi, Komnas HAM Amati Kembali Ribuan Video

Alasan berikutnya, ditemukan 35 pengurus atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 orang telah dijatuhi pidana.

Selanjutnya, adanya pelanggaran hukum oleh pengurus atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat.

Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Baca juga: Naskah Lengkap SKB Pembubaran FPI



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X