Kompas.com - 07/01/2021, 09:45 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terpidana kasus korupsi tercatat tengah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan catatan Kompas.com, setidaknya ada empat terpidana korupsi yang mengajukan PK dalam beberapa waktu terakhir, yakni kuasa hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi; mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah; dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

1. Fredrich Yunadi

Fredrich Yunadi mengajukan PK atas vonis 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi.

Kuasa hukum Fredrich, Rudy Marjono menyatakan, PK diajukan karena Fredrich diyakini tidak melanggar hukum menghalangi penyidikan KPK sebagaimana yang didakwakan.

"Pada prinsipnya kami, apa yang dilakukan pak Frederich tidak bersalah. Ya mohon dibebaskan, bukan perbuatan melawan hukum, karena dia menjalankan profesi," kata Rudy, Jumat (23/10/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Fredrich Yunadi Ajukan PK, KPK Siap Hadapi

Dalam kasusnya, Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto yang saat itu merupakan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Fredrich selaku kuasa hukum Setya dinilai terbukti melakukan rekayasa supaya Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

2. Luthfi Hasan Ishaaq

Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan PK atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Luthfi adalah terpidana kasus suap terkait pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang.

"Setelah menjalani 7 tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada pemohon dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim," kata kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Ajukan Peninjauan Kembali

Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan putusan dengan putusan PK mantan Ketua DPD Irman Gusman, putusan kasasi mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan putusan kasasi dirinya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Nasional
UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Nasional
Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Nasional
Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Nasional
KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

Nasional
Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Nasional
UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

Nasional
UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

Nasional
UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X