Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Kompas.com - 07/01/2021, 09:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari terakhir, publik mengomentari blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menemui tunawisma di sekitar Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Risma Blusukan di DKI, Anggota DPR Ingatkan Benahi Data Kesejahteraan Sosial

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," kata dia.

Di media sosial, aksi blusukan Risma menuai polemik karena muncul dugaan adanya pengaturan atau setting sebelum dilakukan.

Hal ini terlihat di akun Tiktok @cual99. Akun tersebut menggambarkan sedikit gambaran dugaan setting-an pada "blusukan Bu Risma".

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Bisa Jadi Motivasi Pemprov DKI Tangani Masalah Sosial

Namun, ketika ditanya lebih lanjut untuk mengonfirmasi apakah blusukan itu telah diatur sebelumnya, Wiwit tidak memberikan respons.

Publik memang memberikan beragam komentar, termasuk kritikan pedas untuk Risma. Dia menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet Twitter pada Rabu (6/1/2021).

Hingga Kamis (7/1/2021), nama Risma masih bertengger dengan lebih dari 5.000 orang membuat twit dengan tagar #RismaRatuDrama.

Sejumlah warganet menilai aksi blusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran.

Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Baca juga: Ketika Pemprov DKI Heran Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin Saat Blusukan


Selain itu, ada juga yang menilai blusukan Risma sebagai langkah awal sebelum maju ke Pilkada DKI Jakarta.

Namun, anggapan itu telah ditepis oleh PDI Perjuangan, partai tempat Risma bernaung.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: PDI-P: Blusukan Risma Tidak Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta

Menurut Djarot, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Blusukan Risma juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com