Menlu: Upaya Diplomasi Dukung Ketahanan dan Kemandirian Nasional di Bidang Kesehatan

Kompas.com - 06/01/2021, 15:41 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, diplomasi Indonesia akan tetap fokus pada upaya mendukung penanganan pandemi, serta ketahanan dan kemandirian nasional di bidang kesehatan.

Hal itu Retno ucapkan saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2021 yang disiarkan melalui akun Youtube MoFA Indonesia, Rabu (6/1/2021).

"Saya masih ingat bagaimana diplomasi bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik dan therapeutics, terutama di awal pandemi," kata Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Travel Corridor Arrangement Dorong Aktivasi Ekonomi Tanpa Korbankan Protokol Kesehatan

Dari sisi ketahanan dan kemandirian nasional di bidang kesehatan, Retno mencontohkan beberapa perusahaan Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604 untuk bahan alat pelindung diri (APD).

"Agar ke depan, Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok APD dunia," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, diplomasi juga fokus dalam membangun kemandirian nasional, misalnya terkait pembuatan obat dan bahan bakunya.

Baca juga: Menlu: Pandemi Covid-19 Beri Pelajaran Berharga soal Pentingnya Kerja Sama Global

Kemudian, lanjut Retno, diplomasi juga bergerak untuk membuka akses komitmen terhadap kerja sama pengadaan vaksin.

"Baik secara bilateral dengan berbagai pihak, maupun melalui platform multilateral," tuturnya.

Lebih lanjut mengenai vaksin, Retno mengatakan, sejak awal pandemi Indonesia konsisten mengusung prinsip vaksin sebagai public goods, akses setara, aman, dan harga terjangkau.

Baca juga: Menlu Retno: RI Terus Perjuangkan Isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Retno juga menerangkan, khusus mengenai platform multilateral, Indonesia terus aktif mengamankan potensi perolehan vaksin hingga 20 persen penduduk.

"Melalui mekanisme COVAX AMC. Dan Indonesia juga aktif berkontribusi untuk memperkuat ketersediaan vaksin melalui keanggotaan Indonesia dalam CEPI Investors Council, serta potensi kemitraan Bio Farma dengan CEPI untuk manufacturing vaksin global," ucapnya.

Masih dalam konteks multilateral, kata Retno, komitmen ini telah diusung selama Indonesia memegang jabatan sebagai Ketua Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) 2020.

Adapun tema yang diusung yakni Affordable Health Care for All.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.