Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persi Harap Pemerintah Sediakan Tempat Isolasi Covid-19 Selain Rumah Sakit

Kompas.com - 06/01/2021, 12:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma berharap pemerintah dapat menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat.

Hal-hal tersebut di antaranya menyampaikan kepada masyarakat terkait urutan prioritas pelayanan perawatan kesehatan di rumah sakit.

"Kita harap pemerintah beri pengertian. Oleh karena itu kami harap, selalu disampaikan bahwa ada urutan prioritas di kami bahwa yang kami rawat itu adalah yang sedang, berat sampai kritis. Baru itu masuk RS," kata Lia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19 khawatir melakukan isolasi mandiri di rumah.

Baca juga: Kapasitas RS Covid-19 Menipis, Perhimpunan RS Bersiaga dan Minta Ini ke Pemerintah

Ia sendiri mengaku setiap hari selalu ada masyarakat yang menghubungi Persi menanyakan terkait kapasitas di rumah sakit.

Melihat kondisi tersebut, Lia berharap pula agar Pemerintah Provinsi dapat cepat bergerak untuk mencari tempat isolasi selain rumah sakit.

"Karena kan kadang masyarakat merasa khawatir kalau di rumah. Nah, ini Pemprov diharapkan bisa menyediakan tempat-tempat alternatif selain rumah sakit. Ada petugas kesehatan di sana yang selalu memantau," ucapnya.

"Mohon bantuan Satgas Covid-19 di setiap provinsi untuk mendukung agar apabila ada permasalahan antara pasien dengan RS bisa membantu penyelesaiannya," sambung dia.

Baca juga: Satgas: Kapasitas RS untuk Rawat Pasien Covid-19 di 9 Provinsi Sudah Melebihi 70 Persen

Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah kondisi seperti ini.

Masyarakat, kata dia, dapat diberikan pengertian bahwa mereka semua akan dilayani. Namun, waktu dapat terlayani mungkin akan lebih panjang atau lama.

"Untuk itu kita berharap pemerintah bisa mengatakan kepada masyarakat agar memaklumi dan bersabar, memberikan ketenangan bahwa masyarakat tetap dilayani. Tapi memang waktunya menjadi lebih panjang," jelasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan Lia, pemerintah telah meminta rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur pasien Covid-19 30-40 persen.

Baca juga: Jubir Satgas: Kapasitas RS Pasien Covid-19 Menipis, Kita dalam Kondisi Darurat

"Kementerian Kesehatan meminta rumah sakit-rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur Covid-19. Tempat tidur RS 30-40 persen diharapkan dapat diubah menjadi ruang isolasi," ujarnya.

Menurut dia hal ini akan menyulitkan para pasien non Covid-19 yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan di RS.

Lia menyebut, penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 dapat membuat waiting list atau daftar tunggu yang semakin panjang bagi pasien non Covid-19.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuam Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk menangani pasien Covid-19 semakin menipis.

Baca juga: Ruang Isolasi Covid-19 di RS Terisi Hampir 90 Persen, Kadinkes Depok: Makin Mencekam

Hal ini, menurut dia, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah darurat.

"Kondisi keterisian tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi di RS jika dilihat secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

"Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita saat ini dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com