Ketua Komisi IX Minta Pemerintah Lakukan Terobosan Tangani Pandemi

Kompas.com - 06/01/2021, 12:04 WIB
Petugas medis melakukan tes usap COVID-19 secara lantatur atau layanan tanpa turun di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari 2021 untuk menekan kasus aktif COVID-19 pascalibur natal dan tahun baru. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. WAHYU PUTRO APetugas medis melakukan tes usap COVID-19 secara lantatur atau layanan tanpa turun di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari 2021 untuk menekan kasus aktif COVID-19 pascalibur natal dan tahun baru. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah terobosan dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Felly, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan lockdown parsial.

"Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan. Misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Polri Kerahkan 83.566 Personel untuk Amankan Vaksinasi Covid-19

Ia mengaku khawatir dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air tiap hari. Hingga Selasa (5/1/2021), kasus positif Covid-19 mencapai 779.548, dengan 645.746 kesembuhan dan 23.109 kematian.

Felly mengatakan, lockdown parsial akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 dan memulihkan fasilitas kesehatan.

Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius bekerja sama dalam mengatasi pandemi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, pengobatan dinilai Felly harus terus diperkuat.

"3T sangat ampuh menyelesaikan penanganan Covid-19 di hulu," ujar Felly.

Hal lain, ia meminta pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) serta pasien dengan gejala lanjutan.

Menurut Felly, pemda dapat memakai gedung-gedung sekolah atau gedung milik pemerintah lainnya untuk merawat pasien OTG.

"Jika pasien OTG dimasukkan ke rumah sakit biayanya bisa lebih dari Rp10 juta per orang. Pemerintah daerah juga perlu ada terobosan terkait fasilitas bagi OTG," kata dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 di Babel Dijaga Ketat Brimob

Fasilitas penunjang bagi warga untuk melakukan isolasi mandiri juga perlu dipikirkan. Sebab, tidak semua keluarga mampu menyediakan ruang khusus untuk isolasi mandiri.

"Pemda tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Dan harus mencari solusinya," ucap Felly.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X