BKN: Perbedaan Utama PNS dan PPPK Terletak pada Jaminan Pensiun

Kompas.com - 06/01/2021, 11:26 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA KOMPAS.com - Kepala Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengungkap perbedaan utama antara aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Perbedaan utama antara PNS dan PPPK dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini terletak pada jaminan pensiun," kata Paryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).

Kendati demikian, Paryono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun manfaat pasti atau pay-as-you-go menjadi iuran pasti atau fully-funded.

Baca juga: BKN: Guru PPPK Akan Memperoleh Gaji dan Tunjangan yang Sama Besar dengan PNS

Menurut dia, dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara ASN dan PPPK.

Selain itu, lanjut Paryono, pegawai PPPK juga memiliki kelebihan, yakni pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku pada ASN.

Kemudian jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Paryono, calon PPPK tidak harus meniti karier dari bawah melamar pada jabatan fungsional jenjang pertama.

Baca juga: Tahun 2021, BKN Fokuskan Rencana Rekrutmen Guru PPPK

Kemudian, bertahap menjadi jabatan fungsional jenjang muda dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi ASN melalui kenaikan jenjang jabatan.

"Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki jabatan jenjang muda bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan," ujar dia.

Adapun, pemerintah membuka seleksi 1 juta guru PPPK. Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers pada Selasa (5/1/2021) menyebut, seleksi ini terbuka bagi para guru honorer.

Seleksi ini dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru.

"Untuk tahun ini kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru ini disebabkan kekosongan guru di banyak daerah," kata Bima dalam konferensi pers.

Baca juga: BKN: Guru Diangkat lewat PPPK karena Ada Keluhan Kekurangan

Bima menjelaskan bahwa seleksi satu juta guru yang dimaksud belum termasuk formasi untuk guru agama atau yang berada di bawah Kementerian Agama.

Dia mengatakan, hingga saat ini, untuk seleksi guru agama belum ada pengusulan.

"Jumlah 1 juta ini masih merupakan formasi PPPK untuk guru yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum mencakup guru dari Kementerian Agama," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.