Pesan Ma'ruf ke Menteri KP: Importir Jangan Monopoli Budi Daya Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar importir tidak memonopoli budi daya lobster.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin ketika menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pada Selasa (5/1/2021) di rumah dinas, Menteng, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, selama ini budi daya lobster dianggap bermasalah karena ada semacam monopoli dari para importirnya.

"Kalau importir tidak monopoli, sebenarnya tidak ada masalah sehingga dengan demikian maka ekspor benih lobster itu akan tetap dikembangkan tetapi dengan syarat bahwa cara pengusaha-pengusaha benur itu membeli dengan harga sesuai," kata Masduki kepada wartawan, Selasa (5/1/2021) malam.

Baca juga: Penyelundupan Ribuan Benih Lobster Mutiara Senilai Rp 2,7 Miliar ke Singapura Digagalkan

Masduki mengatakan, selain itu para pengusaha benur atau benih lobster juga wajib mempunyai binaan bagi nelayan lobster.

Hal tersebut dibutuhkan agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik.

"Jadi dengan catatan, importir jangan monopoli. Nelayan lobster selama ini tidak diberdayakan karena harganya murah, makanya dinaikkan, lalu pembinaan harus dilakukan para pengusaha," kata dia.

Jika para pengusaha itu tak sanggup, kata dia, akan ditangani oleh unit pelaksana teknis (UPT) perikanan dari KKP yang ada di berbagai daerah.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Jalan Terjal Eskpor Benih Lobster

Adapun dalam pertemuan tersebut, Menteri KP Wahyu Sakti juga menyampaikan beberapa gagasan untuk program kerjanya kepada Ma'ruf.

Antara lain soal nelayan yang akan lebih diarahkan menjadi nelayan budi daya dan pembinaan para penambak garam.