Kompas.com - 06/01/2021, 09:19 WIB
Ilustrasi guru, Hari Guru Nasional ShutterstockIlustrasi guru, Hari Guru Nasional
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfokuskan rencana perekrutan satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).

"Untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi dibanyak daerah, pemerintah berencana melakukan rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Paryono.

Baca juga: BKN: Guru Diangkat lewat PPPK karena Ada Keluhan Kekurangan

Paryono mengatakan, kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan dan tidak meratanya distribusi guru di daerah.

Ia pun menilai pengisian jabatan guru dengan mekanisme PPPK sudah tepat tanpa mengurangi haknya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan," ujarnya.

Terkait dengan perencanaan dan pengadaan guru PPPK, lanjut Paryono, juga telah dilakukan koordinasi antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, serta pemerintah daerah.

Baca juga: Kemendikbud Pastikan Guru Tetap dalam Formasi CPNS

Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan output kualitas pelayanan pendidikan.

"Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPPK tidak harus meniti karir dari bawah melamar pada jabatan fungsional jenjang pertama," ucapnya.

"Kemudian bertahap menjadi jabatan fungsional jenjang muda dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan," kata Paryono.

Kendati demikian, Paryono mengatakan, perbedaan utama antara ASN dan PPPK dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini terletak pada jaminan pensiun.

Baca juga: Komisi X Tolak Rencana Pemerintah Hapus Skema Jalur CPNS bagi Guru

Namun, tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun manfaat pasti atau pay-as-you-go menjadi iuran pasti atau fully-funded.

"Badan Kepegawaian Negara terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Nasional
Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Nasional
KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Nasional
Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Nasional
Elektabilitas Prabowo yang Tersisa Setelah Dua Pilpres...

Elektabilitas Prabowo yang Tersisa Setelah Dua Pilpres...

Nasional
UPDATE: 4.225 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 Kasus

UPDATE: 4.225 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X