Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Kompas.com - 06/01/2021, 09:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara di dunia saat ini tengah berada dalam bayang-bayang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Menyoroti hal ini, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tengah berupaya agar Indonesia tidak ikut mengalami lonjakan kasus.

"Indonesia saat ini berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengalami lonjakan dengan melakukan berbagai upaya," kata Wiku dalam keterangan tertulis di situs BNPB, Rabu (6/1/2021).

Ia menyebut, ada tiga upaya yang tengah dilakukan Pemerintah. Pertama, pembuatan pedoman rekayasa pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus dan menyesuaikan besaran kenaikan kasus.

Baca juga: 10 Bulan Pandemi Covid-19: Catatan Rekor hingga Potensi Lonjakan Kasus Usai Liburan

Kedua, koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kelurahan atau desa.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan.

"Ini sampai ke tingkat mikro, dengan menggunakan sistem pelaporan perubahan perilaku untuk menghasilkan data yang realtime supaya dapat dilakukan tindakan dengan cepat," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, pembatasan mobilitas dalam dan luar negeri untuk mencegah imported case.

Baca juga: UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total Ada 2.701 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Pencegahan tersebut dimulai dari daerah atau negara dengan kasus varian baru. Pembatasan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2020.

Wiku melanjutkan, upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat.

"Sehingga masyarakat diminta kerjasamanya untuk disiplin mematuhi peraturan yang dibuat. Karena kepatuhan adalah modal dalam meningkatkan produktivitas masyarakat yang aman Covid-19," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menerangkan bahwa perkembangan beberapa negara di dunia telah mengalami gelombang ketiga.

Dia mengatakan, terlihat peningkatan kasus dengan cakupan lapisan masyarakat yang lebih luas. Mulai bermunculan klaster-klaster pada kegiatan sektor sosial ekonomi yang mulai dibuka setelah ada pelandaian kasus.

Baca juga: Satgas Ingatkan Terjadinya Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Sejumlah Negara

Wiku mencontohkan, kondisi demikian terjadi di Jepang. Di negara tersebut, kasus Covid-19 banyak muncul di tempat kerja.

Menurut Wiku, terjadinya keterlambatan dalam antisipasi lonjakan kasus ini disebabkan karena ketidaksiapan daerah dalam melakukan mitigasi.

Mitigasi penanganan Covid-19 yang baik, kata dia, meliputi upaya kuratif berupa persiapan fasilitas kesehatan yang memadai, serta upaya preventif dengan penegakan disipilin protokol kesehatan.

"Walaupun negara yang tergolong maju dari segi penanganan kesehatan yang baik dengan fasiltias yang lengkap, nyatanya belum tentu dapat mampu menopang perkembangan kasus jika tidak disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan," ujar Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com