Kompas.com - 05/01/2021, 22:31 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021. (Dok. Kementerian PPN/Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menunjuk Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal PPP periode 2020-2025.

Keputusan itu ia umumkan dalam acara tasyakuran hari lahir PPP ke-48 yang digelar secara daring, Selasa (5/1/2021).

"Bersangkutan adalah anggota DPR, dari kalangan santri dan juga relatif muda, usianya baru 42 tahun. Kiprahnya sudah kita kenal, namanya adalah Arwani Thomafi," kata Suharso.

Baca juga: Ini Alasan Ketum PPP Suharso Larang Pengurus Pusat Jadi Caleg Pemilu 2024

Suharso mengatakan, demi menjalankan tugas tersebut, Arwani bakal mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Arwani saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR.

"Dia meninggalkan posisinya sebagai Anggota DPR," ujar Suharso.

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, susunan kepengurusan secara utuh rencananya diumumkan Suharso pada akhir Januari.

"Sebetulnya besok atau malam ini saya sudah bisa mengumumkan, tapi kita ingin mencari waktu yang pas sehingga bisa punya efek yang baik dan bisa dikenang dan dikenal masing-masing dari mereka," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X