Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/01/2021, 20:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat berhati-hati saat menggunakan sertifikat lahan untuk jaminan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain.

Menurutnya, apabila tidak cermat dalam memperhitungkan besar dan cicilan pinjaman, sertifikat lahan yang dijadikan jaminan bisa hilang.

"Dengan sertifikat ini Bapak/Ibu semua bisa memakai untuk jaminan ke bank jika ingin meminjam uang dari bank untuk (modal) usaha. Silahkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan 584.407 sertifikat tanah di Istana Negara, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

"Tapi, sebelum pinjam ke bank tolong dikalkulasi, tolong dihitung hati-hati bisa mengembalikan tidak? Bisa mencicil tidak? Bisa mengangsur tidak? Karena kalau tidak, justru sertifikat lahan (bisa) hilang," lanjutnya.

Baca juga: Tahun Ini, Kementerian ATR/BPN Bakal Luncurkan e-Sertifikat

Oleh karena itu, Jokowi menyarankan masyarakat mengambil pinjaman apabila seluruh perhitungan dan kemampuan memadai.

Jokowi menyebut penggunaan sertifikat lahan sebagai jaminan ke perbankan atau lembaga keuangan lain memang bisa dilakukan masyarakat yang memilikinya.

"Jadi hati-hati, kalau sudah hitungannya masuk (kemampuan mencukupi), oh keuntungan (usaha) bisa untuk mencicil ya silahkan. Ambil," tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo itu pun berpesan agar sertifikat lahan disimpan dengan baik.

Jokowi menyarankan masyarakat memfotokopi sertifikat untuk disimpan sebagai arsip yang bisa digunakan saat diperlukan.

"Pesan saya, simpan baik2 ini yang namanya sertifikat tanah. Fotokopi. Taruh di lemari satu yang asli. Yang fotokopi taruh di lemari lainnya," tuturnya.

"Sehingga jika hilang (yang asli) masih bisa diurus dengan cepat lewat fotokopi yang ada tadi," tambah Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pengadaan Sertifikat Lahan Diperkirakan Selesai pada 2025

Pada Selasa, sebanyak 548.407 sertifikat tanah diserahkan pemerintah kepada masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi pun mengungkapkan sedianya pemerintah pusat menargetkan ada 11 juta sertifikat yang disalurkan pada 2020.

Namun, akibat pandemi Covid-19, realisasinya hanya bisa 6,8 juta sertifikat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut setiap tahun target yang diberikan pemerintah mampu dicapai. Bahkan hasilnya melebihi harapan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Nasional
Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Nasional
Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com