Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Kompas.com - 05/01/2021, 18:06 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno saat memimpin rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata dari 34 provinsi di Indonesia, Sabtu (26/12/2020). dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifMenparekraf Sandiaga Uno saat memimpin rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata dari 34 provinsi di Indonesia, Sabtu (26/12/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Kenaikan harga kedelai saat ini ikut menyebabkan melonjaknya harga tahu dan tempe. Kedelai memang bahan baku utama dalam pembuatan tahu dan tempe.

Saat ini harga kedelai berkisar di Rp 9.200 per kilogram, melonjak sekitar 20 persen dari sebelumnya di kisaran Rp 7.200 per kilogram.

Menanggapi ini, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, persoalan kenaikan harga kedelai yang menyebabkan harga tempe melambung merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kerja sama berbagai pihak.

Baca juga: Naiknya Harga Kedelai dan Saling Sindir Jokowi-Sandiaga soal Tempe Setipis Kartu ATM...

Andre pun yakin, kolaborasi Gerindra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, bisa menemukan solusi terbaik untuk persoalan tersebut.

"Ini kan PR bersama pemerintah, makanya saya rasa dengan kami berkolaborasi, kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk juga dengan para pakar dan organisasi tani, insya Allah kita bisa mencari solusi terbaik," kata Andre saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Partai Gerindra selama beberapa waktu diketahui bersebrangan dengan pemerintahan Jokowi.

Pada Pilpres 2019, kader Partai Gerindra yang menjadi calon wakil presiden, Sandiaga Uno, bahkan sempat mengkritik soal impor kedelai yang merupakan dampak kebijakan ekonomi Presiden Jokowi.

Baca juga: Harga Tempe Naik, Pakar UGM: Perlu Substitusi dan Tingkatkan Kedelai

Ketika itu, Sandiaga mengaku prihatin mengetahui ukuran tempe di pasar kian menyusut bahkan hingga setipis kartu ATM.

Saat ini, Sandiaga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan posisi sejumlah saat ini yang berada di pemerintahan, Partai Gerindra pun tidak lagi mengkritik kebijakan terkait harga kedelai.

Andre pun berharap di masa mendatang Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri secara mandiri. Begitu pula untuk kebutuhan pokok lainnya.

"Tentu harapannya kebutuhan kedelai bisa dipenuhi di dalam negeri, juga kebutuhan pokok lainnya sehingga bisa swasembada. Tapi semua tentu butuh proses dan kerja keras bersama," ujarnya.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Perajin Tak Bisa Lagi Kurangi Ukuran Tempe hingga Terpaksa Kurangi Bonus Pegawai

Sementara itu, terkait kondisi terkini, anggota Komisi VI DPR itu mendapatkan informasi bahwa stok kedelai di gudang importir ada 450.000 ton yang bisa cukup hingga tiga bulan.

Andre mendorong Menteri Perdagangan M Lutfi agar duduk bersama para importir serta pedagang atau perajin tempe dan tahu untuk meredakan situasi dan mencari solusi.

"Saya minta Pak Mendag segera membangun komunikasi dengan seluruh stakeholders, baik importir maupun pedagang untuk mencarikan solusi agar harga tempe tidak naik, sehingga tidak menjadi beban masyarakat di tengah wabah Covid-19," kata Andre.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.