Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pengadaan Sertifikat Lahan Diperkirakan Selesai pada 2025

Kompas.com - 05/01/2021, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pengadaan sertifikat lahan untuk masyarakat diperkirakan selesai seluruhnya pada 2025.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan 584.407 sertifikat tanah di Istana Negara, Selasa (5/1/2021).

Menurut Jokowi, perkiraan capaian itu berdasarkan perhitungan bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

"Kata Pak Menteri tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang masyarakat. (Itu) itung-itungan," ujar Jokowi dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Lahan, Jokowi: Jangan Dipakai untuk Beli Mobil

Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat.

Selain untuk menghindari sengketa, Jokowi ingin adanya sertifikat lahan menegaskan soal kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

"Karena yang namanya sengketa tanah itu setiap saya ke daerah itu selalu masuk ke telinga saya dan memag masih banyak sekali," ucap Jokowi.

Pada Selasa, sebanyak 548.407 sertifikat lahan diserahkan kepada masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

Jokowi pun mengungkapkan, pada 2020 pemerintah pusat menargetkan ada 11 juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Namun, akibat pandemi Covid-19, realisasinya hanya bisa 6,8 juta sertifikat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut, setiap tahun target yang diberikan pemerintah mampu dicapai. Bahkan, hasilnya melebihi harapan.

Baca juga: Sebagian Sertifikat Lahan Urut Sewu Kebumen Diserahkan ke Warga

Pada 2017 misalnya, target pemerintah sebanyak 5 juta sertifikat bisa disalurkan.

"Realisasinya pada 2017 kita mampu srrtifikatkan 5,4 juta. Lalu pada 2018 meningkat jadi 9,3 juta. Jadi target yang saya berikan selalu terlampaui," tutur Jokowi.

Dia juga mengungkapkan alasan selalu memasang target tinggi untuk penyaluran sertifikat.

Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pemberian sertifikat tanah sebanyak 500.000 per tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com