JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, vaksin Covid-19 Sinovac sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air sejak dua hari lalu.
Namun, vaksin yang didistribusikan ini jumlahnya belum mencapai seluruh stok vaksin yang dimiliki Indonesia.
"Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 (dosis vaksin) ke daerah-daerah, sudah, tetapi stok kita kan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000," kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Baca juga: 13.200 Vaksin Covid-19 di Kupang, Diprioritaskan untuk Tenaga Medis di NTT
Jokowi mengatakan, distribusi vaksin akan terus berlanjut ke seluruh daerah.
Minggu depan, rencananya didatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk) yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma.
Namun demikian, Jokowi tak menyebutkan detail jenis vaksin yang akan datang tersebut.
"Sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi," ujar dia.
Jokowi mengatakan, vaksinasi rencananya dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.
Untuk tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada para tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga perawat di rumah sakit.
Menyusul kemudian para TNI, Polri, dan guru. Setelahnya, baru masyarakat umum yang divaksinasi.
"Meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak. Karena kuncinya ada di situ sampai nanti vaksinasi ini selesai," kata Jokowi.
Baca juga: BPOM Terbitkan Sertifikat Lot Release untuk 1,2 Juta Vaksin Sinovac
Ia menyebut, vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan selesai dalam kurun waktu 3,5 tahun.
Namun, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses vaksinasi di Indonesia rampung sekitar 15 bulan.
"Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, beraktivitas normal seperti biasanya," kata dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus menunggu terbitnya izin edar darurat vaksin dari BPOM meski vaksin sudah mulai didistribusikan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
"Vaksinasi baru dapat dilaksanakan jika vaksin telah mendapatkan izin penggunaan, emergency use authorization dari Badan POM," kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Baca juga: Pemkot Depok Belum Terima Informasi Jadwal Kedatangan Vaksin Covid-19
Rizka mengatakan, dimulainya distribusi vaksin Covid-19 telah sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Distrubusi dimulai lebih awal lantaran perlu usaha yang besar untuk mencapai titik-titik penyaluran. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.