Kompas.com - 05/01/2021, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, vaksin Covid-19 Sinovac sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air sejak dua hari lalu.

Namun, vaksin yang didistribusikan ini jumlahnya belum mencapai seluruh stok vaksin yang dimiliki Indonesia.

"Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 (dosis vaksin) ke daerah-daerah, sudah, tetapi stok kita kan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000," kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: 13.200 Vaksin Covid-19 di Kupang, Diprioritaskan untuk Tenaga Medis di NTT

Jokowi mengatakan, distribusi vaksin akan terus berlanjut ke seluruh daerah.

Minggu depan, rencananya didatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk) yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma.

Namun demikian, Jokowi tak menyebutkan detail jenis vaksin yang akan datang tersebut.

"Sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi," ujar dia. 

Jokowi mengatakan, vaksinasi rencananya dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.

Untuk tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada para tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga perawat di rumah sakit.

Menyusul kemudian para TNI, Polri, dan guru. Setelahnya, baru masyarakat umum yang divaksinasi.

"Meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak. Karena kuncinya ada di situ sampai nanti vaksinasi ini selesai," kata Jokowi.

Baca juga: BPOM Terbitkan Sertifikat Lot Release untuk 1,2 Juta Vaksin Sinovac

Ia menyebut, vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan selesai dalam kurun waktu 3,5 tahun.

Namun, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses vaksinasi di Indonesia rampung sekitar 15 bulan.

"Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, beraktivitas normal seperti biasanya," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus menunggu terbitnya izin edar darurat vaksin dari BPOM meski vaksin sudah mulai didistribusikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Vaksinasi baru dapat dilaksanakan jika vaksin telah mendapatkan izin penggunaan, emergency use authorization dari Badan POM," kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Pemkot Depok Belum Terima Informasi Jadwal Kedatangan Vaksin Covid-19

Rizka mengatakan, dimulainya distribusi vaksin Covid-19 telah sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Distrubusi dimulai lebih awal lantaran perlu usaha yang besar untuk mencapai titik-titik penyaluran. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hal yang Ringankan Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara: Saling Maaf dengan M Kece

Hal yang Ringankan Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara: Saling Maaf dengan M Kece

Nasional
Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Nasional
Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Nasional
KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

Nasional
Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal 'Longmarch' dan Bawa 10.000 Buruh

Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal "Longmarch" dan Bawa 10.000 Buruh

Nasional
Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.