Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada 3 Juta Stok Vaksin Covid-19, Baru Didistribusikan 700.000

Kompas.com - 05/01/2021, 15:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, vaksin Covid-19 Sinovac sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air sejak dua hari lalu.

Namun, vaksin yang didistribusikan ini jumlahnya belum mencapai seluruh stok vaksin yang dimiliki Indonesia.

"Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 (dosis vaksin) ke daerah-daerah, sudah, tetapi stok kita kan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000," kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: 13.200 Vaksin Covid-19 di Kupang, Diprioritaskan untuk Tenaga Medis di NTT

Jokowi mengatakan, distribusi vaksin akan terus berlanjut ke seluruh daerah.

Minggu depan, rencananya didatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk) yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma.

Namun demikian, Jokowi tak menyebutkan detail jenis vaksin yang akan datang tersebut.

"Sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi," ujar dia. 

Jokowi mengatakan, vaksinasi rencananya dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.

Untuk tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada para tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga perawat di rumah sakit.

Menyusul kemudian para TNI, Polri, dan guru. Setelahnya, baru masyarakat umum yang divaksinasi.

"Meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak. Karena kuncinya ada di situ sampai nanti vaksinasi ini selesai," kata Jokowi.

Baca juga: BPOM Terbitkan Sertifikat Lot Release untuk 1,2 Juta Vaksin Sinovac

Ia menyebut, vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan selesai dalam kurun waktu 3,5 tahun.

Namun, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses vaksinasi di Indonesia rampung sekitar 15 bulan.

"Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, beraktivitas normal seperti biasanya," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus menunggu terbitnya izin edar darurat vaksin dari BPOM meski vaksin sudah mulai didistribusikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Vaksinasi baru dapat dilaksanakan jika vaksin telah mendapatkan izin penggunaan, emergency use authorization dari Badan POM," kata Rizka dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Pemkot Depok Belum Terima Informasi Jadwal Kedatangan Vaksin Covid-19

Rizka mengatakan, dimulainya distribusi vaksin Covid-19 telah sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Distrubusi dimulai lebih awal lantaran perlu usaha yang besar untuk mencapai titik-titik penyaluran. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com