BPOM Diminta Obyektif Tentukan Izin Penggunaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/01/2021, 14:21 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 (SHUTTERSTOCK/solarseven) Ilustrasi vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto meminta Badan POM obyektif dan profesional dalam memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19.

Ia mengingatkan bahwa BPOM harus menomorsatukan keselamatan masyarakat penerima vaksin.

"Diharapkan BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan EUA. BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Menurut dia, vaksin yang layak diberikan kepada masyarakat adalah yang jelas khasiat, keamanan, dan kehalalannya.

Ia menegaskan, BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.

Baca juga: 30.000 Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Makassar, Nakes Sasaran Pertama

Ia pun meminta BPOM agar transparan dalam melakukan uji kelayakan sebelum mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19.

"BPOM punya tanggung jawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari Covid-19," ucap Mulyanto.

"BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai," tambahnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, vaksin Covid-19 produksi Sinovac mulai didistribusikan ke 34 provinsi pada Minggu (3/1/2021).

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari PT Biofarma Bambang Herianto mengatakan, proses distribusi vaksin tersebut akan melibatkan semua pihak, termasuk dalam penyiapan sistem rantai dingin atau cold chain hingga vaksin diterima oleh fasilitas kesehatan.

Baca juga: 40.000 Dosis Vaksin Tiba di Sumut, Ini Penjelasan Edy Rahmayadi

“Tidak hanya Biofarma sebagai distributor, tapi juga melalui provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas, sehingga nanti perjalanan vaksin dari Biofarma ke puskesmas ini berjalan baik,” kata Bambang dalam konferensi pers secara daring, Minggu.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, distribusi vaksin ke 34 provinsi itu merupakan bagian dari persiapan vaksinasi secara paralel. Sebab, tidak semua daerah memiliki akses distribusi yang cepat.

"Distribusi dimulai karena tentunya proses distribusi untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan di 34 provinsi sampai ke kecamatan kan tidak semuanya punya akses yang cepat," ujar Nadia, Selasa (5/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X