Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Satgas Minta Posko Covid-19 di Daerah Kembali Digiatkan

Kompas.com - 05/01/2021, 12:20 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta posko Covid-19 di daerah-daerah kembali digiatkan untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan masyarakat.

Sebab, kata Doni, kasus positif Covid-19 mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

"Mohon berkenan tahun anggaran baru, bapak dan ibu bupati, wali kota, dan juga gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan. Syukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW," kata Doni dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Menurut Doni, posko Covid-19 akan membantu agenda perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Baca juga: UPDATE 5 Januari: Hampir 4.000 Pasien Covid-19 Huni RSD Wisma Atlet

Berdasarkan pantauan Satgas, tingkat kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan mulai berkurang.

Pemantauan dilakukan terhadap ribuan orang melalui situs Satgas Penanganan Covid-19 atau dashboard Bersatu Lawan Covid-19.

Padahal, ia melanjutkan, penerapan protokol kesehatan secara disiplin merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kalau ini bisa dilakukan, maka kami yakin kasus aktif yang selama ini cukup tinggi bisa kita tekan kembali," ujarnya.

Ia pun memaparkan, secara umum, kasus aktif nasional mengalami penurunan dalam dua bulan terakhir.

Baca juga: Daftar 101 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jakarta

Namun, angka kesembuhan juga menurun dalam periode yang sama. Kasus kematian pun disebut Doni masih cukup tinggi.

Doni mengatakan, selisih penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia pada dua bulan terakhir terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya libur panjang.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil kebijakan yang tepat sesuai arahan yang telah disampaikan.

"Setelah libur panjang kita lihat peningkatan kasusnya luar biasa ketat. Ini alarm bagi kita semua, mohon ini kita cermati, terutama di daerah yang secara rutin setiap hari laporan yang kami terima belum mengalami penurunan," kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com