Masyarakat Diminta Berani Lapor jika Terjadi Pemotongan Dana Bansos

Kompas.com - 05/01/2021, 11:35 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat berani melapor jika menemukan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pada 2021, pemerintah menyalurkan bansos dalam bentuk uang tunai.

Meski pemerintah telah memastikan bahwa pengawasan akan diperketat untuk mengantisipasi penyimpangan, namun Muhadjir menekankan pentingnya peran masyarakat untuk turut mengawasi.

"Misalnya kalau mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Masyarakat diharapkan lebih berani melapor kalau terjadi penyimpangan," ujar Muhadjir saat wawancara dengan Kompas TV, dikutip dari siaran pers, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Bansos 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 50,7 Triliun

Muhadjir mengatakan, besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per bulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan, mulai Januari hingga April 2021.

"Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," kata Muhadjir.

Dana BST akan ditransfer melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan database kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak," kata Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Ini Saya Ulang-ulang Terus, Tak Ada Potongan Bansos

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mewanti-wanti agar tak ada pemotongan terkait proses penyaluran bansos untuk masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara utuh.

Hal ini dikatakan Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

"Ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu, tidak ada potongan-potongan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X