Seaglider Dikhawatirkan Punya Tujuan Buruk terhadap Kepentingan Nasional

Kompas.com - 05/01/2021, 09:56 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menunjukan temuan seaglider yang sempat dicurigai drone laut. Tangkapan layar Kompas TVKepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menunjukan temuan seaglider yang sempat dicurigai drone laut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi turut menanggapi ihwal temuan seaglider di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang sempat dicurigai drone bawah laut.

Fahmi menyebut sulit untuk mengatakan bahwa temuan seaglider itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan direncanakan.

Mengingat, lokasi penemuan perangkat itu berada di kawasan perairan teritorial dalam negeri dan hal itu disusul dengan tidak adanya klaim bahwa Indonesia memiliki perangkat tersebut.

"Siapa pun pemiliknya, menurut saya, perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional, dan mengancam kedaulatan kita," kata Fahmi dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Teka-teki soal Seaglider, Benarkah Hanya untuk Kepentingan Riset Bawah Laut?

Fahmi menilai TNI AL dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak bisa sekadar mengajak temuan itu jangan dijadikan polemik.

Sebab, informasi yang tersedia mengenai temuan tersebut masih terbatas. Hal ini pun menimbulkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Fahmi, prioritas pertama saat ini adalah mengungkap siapa pemilik dan pengguna perangkat ini.

Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, kata Fahmi, langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah menggunakan jalur diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras.

Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Kementerian Pertahanan Minta Publik Tak Berpolemik soal Seaglider

Di samping itu, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah kerawanan ini, mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X