Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR: Pengawasan Intensif Kunci Penyaluran Bansos yang Cepat dan Tepat

Kompas.com - 05/01/2021, 09:10 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo agar penyaluran bantuan sosial yang diluncurkan pada Senin (4/1/2021) harus dikawal ketat.

Azis mengatakan, pengawasan intensif merupakan kunci penyaluran bansos agar cepat, tepat, dan bebas dari penyelewengan.

"Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos," kata Azis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran. Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya," ujar dia.

Baca juga: Kasus Suap Eks Mensos, KPK Dalami Proses Pemilihan Penyedia Bansos

Ia mengamini bahwa di lapangan kerap terjadi kendala teknis dalam penyaluran bansos.

Karena itu, Azis mengingatkan pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait lain harus berkoordinasi dengan baik.

"Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan. Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," kata dia.

Politikus Partai Golkar itu berharap bansos yang disalurkan pemerintah untuk 2021 ini betul-betul tepat sasaran.

"Sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," ujar Azis.

Baca juga: Jokowi: Bantuan Tunai Jangan untuk Beli Rokok, tapi Belikan Sembako

Bansos bagi puluhan juta keluarga miskin serta masyarakat terdampak Covid-19 untuk tahun 2021 mulai disalurkan pada Senin (4/1/2021).

Para menteri dan kepala daerah diperintahkan untuk mengawal penyaluran bantuan sosial agar cepat diterima, tepat sasaran, serta bebas dari potongan dan penyelewengan.

Instruksi untuk mengawal penyaluran bansos disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

"Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran. Diawasi, tidak ada potongan apa pun," kata Jokowi.

Baca juga: Warga Kolong Jembatan Tak Bisa Akses Bantuan Pemerintah, Ini Solusi Risma

Pada 2021 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 110 triliun untuk bantuan sosial (bansos).

Selain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), anggaran itu juga dialokasikan untuk bansos khusus bagi masyarakat terdampak Covid-19 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com