Muhaimin: Penghapusan Jalur PNS bagi Guru Ancam Kualitas Pendidik Indonesia

Kompas.com - 04/01/2021, 14:00 WIB
Ilustrasi guru dan siswa di sekolah Dok. Ditjen GTK KemdikbudIlustrasi guru dan siswa di sekolah
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai, rencana pemerintah menghapus jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru dalam rekruitmen Aparatur Sipil Negara ( ASN) dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di masa depan.

"Rencana penghapusan jalur CPNS bagi guru harus ditolak. Kami menilai kebijakan ini dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di Tanah Air,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Muhaimin mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Baca juga: Komisi X Tolak Rencana Pemerintah Hapus Skema Jalur CPNS bagi Guru

Dalam aturan tersebut, kata Muhaimin, PNS setelah diangkat hanya akan berhenti jika sudah memasuki usia pensiun, meninggal, pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani.

Sedangkan bagi PPPK, Muhaimin berujar, aturan pengangkatan dan proses mempekerjakan dilakukan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

"Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka PPPK bisa begitu saja diberhentikan," ucap Muhaimin.

Kondisi ini, menurut dia, bisa menurunkan minat generasi muda di Tanah Air untuk memilih profesi sebagai seorang pendidik.

Bagaimanapun, Muhaimin berpendapat, seorang profesional juga membutuhkan jaminan kesinambungan atas profesi yang mereka geluti, termasuk para pendidik.

Baca juga: Guru Honorer: Pemerintah Jangan Jadikan Kami Uji Coba PPPK

Jika jaminan kesinambungan pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan oleh satu bidang profesi, menurut Muhaimin, bisa dipastikan akan dapat menurunkan jumlah peminatnya.

"Kita ini sering kontradiktif, satu sisi berharap para guru kita profesional saat mendidik anak-anak kita, namun di sisi lain kita sering memperlakukan mereka secara tidak profesional,” ujar Muhaimin.

"Kita hanya berharap pengabdian dari mereka, tanpa berusaha secara sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat mereka," kata Muhaimin.

Mantan Menteri Tenaga Kerja ini menilai, alasan pemerintah jika sistem PPPK akan memperbaiki distribusi guru di Indonesia tentu tidak bisa diterima begitu saja.

Baca juga: Kepala BKN: Tak Ada Lagi Pengangkatan Guru lewat Seleksi CPNS

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

Nasional
Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X