Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Mulai Pekan Depan, Vaksin Masih Tunggu Izin

Kompas.com - 04/01/2021, 13:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini vaksin masih menunggu izin edar darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri lainnya, Senin (4/1/1/2021).

"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Litbang Kompas: Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi Covid-19 Perlu Jadi Prioritas Pemerintah di 2021

"Ini tentu menunggu daripada emergency use authorization dari Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan," tuturnya.

Airlangga mengatakan, sebelum menerbitkan izin edar darurat, BPOM harus lebih dulu menganalisis data hasil uji klinis vaksin Sinovac yang beberapa waktu lalu dilakukan di Bandung.

Digunakan pula beberapa data hasil uji klinis Sinovac dari sejumlah negara, seperti Turki dan Brasil.

Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menyiapkan vaksin-vaksin lain hasil dari kerja sama dengan berbagai negara seperti AstraZeneca, Pfizer, Novavax, hingga vaksin dari Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Meskipun vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat, kata Airlangga, pemerintah tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Jubir Vaksinasi: Kehalalan Vaksin Sinovac Sedang Dikaji LPPOM MUI

"Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat itu ya memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan tetap menghindari kerumunan," ujarnya.

Sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, lanjut Airlangga, vaksinasi tak boleh mengendurkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan penyebaran virus.

Apalagi, seperti yang sudah disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses vaksinasi terhadap 182 juta penduduk Indonesia butuh yang cukup lama.

"Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu karena Covid-19 ini masih ada di global. Jadi pandemi global ini belum berakhir," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan program vaksinasi Covid-19.

"Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal," kata Jokowi dalam sambutan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,65 Triliun untuk Vaksinasi Covid-19

Menurut Jokowi, vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan pandemi Covid-19. 

Meski sadar tidak mudah, Jokowi ingin di tahun 2021 Indonesia bangkit untuk pulih dari situasi pandemi.

"Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan. Untuk mencapai pemulihan ini kita harus berhasil mengatasi pandemi Covid. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com