JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini vaksin masih menunggu izin edar darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri lainnya, Senin (4/1/1/2021).
"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Litbang Kompas: Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi Covid-19 Perlu Jadi Prioritas Pemerintah di 2021
"Ini tentu menunggu daripada emergency use authorization dari Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan," tuturnya.
Airlangga mengatakan, sebelum menerbitkan izin edar darurat, BPOM harus lebih dulu menganalisis data hasil uji klinis vaksin Sinovac yang beberapa waktu lalu dilakukan di Bandung.
Digunakan pula beberapa data hasil uji klinis Sinovac dari sejumlah negara, seperti Turki dan Brasil.
Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menyiapkan vaksin-vaksin lain hasil dari kerja sama dengan berbagai negara seperti AstraZeneca, Pfizer, Novavax, hingga vaksin dari Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).
Meskipun vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat, kata Airlangga, pemerintah tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Baca juga: Jubir Vaksinasi: Kehalalan Vaksin Sinovac Sedang Dikaji LPPOM MUI
"Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat itu ya memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan tetap menghindari kerumunan," ujarnya.
Sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, lanjut Airlangga, vaksinasi tak boleh mengendurkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan penyebaran virus.
Apalagi, seperti yang sudah disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses vaksinasi terhadap 182 juta penduduk Indonesia butuh yang cukup lama.
"Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu karena Covid-19 ini masih ada di global. Jadi pandemi global ini belum berakhir," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan program vaksinasi Covid-19.
"Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal," kata Jokowi dalam sambutan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).
Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,65 Triliun untuk Vaksinasi Covid-19
Menurut Jokowi, vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan pandemi Covid-19.
Meski sadar tidak mudah, Jokowi ingin di tahun 2021 Indonesia bangkit untuk pulih dari situasi pandemi.
"Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan. Untuk mencapai pemulihan ini kita harus berhasil mengatasi pandemi Covid. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.