KPAI: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Beri Kepastian Hukum

Kompas.com - 04/01/2021, 11:18 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti menilai, peraturan pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo Desember lalu, bisa memberi kepastian hukum. 

PP tersebut tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Retno mengatakan, PP ini bisa menjadi dasar yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan vonis terhadap pelaksanaan kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada terpidana kekerasan seksual bagi anak.

“KPAI menilai PP Nomor 70 Tahun 2020 itu akan memberi kepastian terkait implementasi teknis atas mandat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak,” ujar Retno saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2020)..

Baca juga: Selain Kebiri Kimia, Predator Seksual Anak Terancam Dibuka Identitasnya ke Publik

Retno menuturkan, selain mengisi kekosongan hukum atas UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait penerapan atau pelaksanaan kebiri kimia, PP ini juga dapat menjadi petunjuk untuk jaksa dalam mengeksekusi hukuman.

“Sehingga jaksa tidak akan kebingungan lagi untuk mengeksekusi putusan pengadilan tersebut nantinya,” ucap Retno.

“Karena kebiri merupakan hukuman tambahan yang akan dieksekusi setelah hukuman pokoknya dijalankan oleh terdakwa,” tutur dia.

Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020 tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 ayat 1 di PP tersebut, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menyatakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronok dan rehabilitasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

Nasional
Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X