Litbang Kompas: Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi Covid-19 Perlu Jadi Prioritas Pemerintah di 2021

Kompas.com - 04/01/2021, 10:20 WIB
Seorang seniman memberikan sentuhan akhir pada mural yang menggambarkan pekerja garis depan membawa vaksin Covid-19 virus corona di Kolkata pada 2 Januari 2021. AFP PHOTO/DIBYANGSHU SARKARSeorang seniman memberikan sentuhan akhir pada mural yang menggambarkan pekerja garis depan membawa vaksin Covid-19 virus corona di Kolkata pada 2 Januari 2021.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas terkini menyatakan ada dua agenda utama yang harus diselesaikan pemerintah pada 2021.

Dua agenda utama tersebut, yakni pemulihan ekonomi dan vaksinasi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama.

Sebanyak 42,7 persen responden menilai, pemulihan ekonomi adalah agenda yang paling mendesak dan perlu menjadi prioritas utama pemerintah pada 2021. Pemulihan ini berkaitan dengan kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Mayoritas Publik Harap Elite Politik Bahu-membahu Atasi Dampak Pandemi

Sementara itu, 41,6 persen responden menilai vaksinasi juga menjadi agenda utama yang mendesak dilakukan pemerintah pada tahun 2021.

Munculnya penilaian ini tentu tidak terlepas dari jumlah kasus positif Covid-19 yang masih terus bertambah setiap hari.

Beberapa agenda utama lainnya yang dijawab responden yaitu perbaikan layanan publik (6,2 persen) dan penegakan hukum (4,9 persen).

Selain sejumlah agenda yang dinilai mendesak, kerja sama antarelite politik serta pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk melakukan upaya kuratif lainnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Litbang Kompas: 31,2 Persen Masyarakat Minta Perbaikan Layanan Kesehatan Tangani Pandemi

Salah satu hal utama yang dinilai publik perlu dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki sistem layanan kesehatan (31,2 persen).

Penyediaan layanan kesehatan, seperti ruangan perawatan yang cukup dan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan sepanjang tahun 2021.

Berikutnya, pemerintah dianggap perlu menggandeng investor ke daerah guna membuka lapangan pekerjaan (29,3 persen), memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha (21,7 persen), dan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat (11,1 persen).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Optimistis Kondisi Ekonomi Membaik Tahun Depan

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 21-23 Desember 2020. Wawancara dilakukan terhadad 519 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian +- 4,30 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X