Komisi X Tolak Rencana Pemerintah Hapus Skema Jalur CPNS bagi Guru

Kompas.com - 04/01/2021, 07:05 WIB
Ilustrasi guru, Hari Guru Nasional ShutterstockIlustrasi guru, Hari Guru Nasional
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menolak rencana pemerintah menghapus jalur Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) bagi guru dalam skema rekruitmen Aparatur Sipil Negara ( ASN).

Huda menilai, penghapusan jalur CPNS bagi guru dikhawatirkan akan menurunkan minat kalangan muda untuk memilih profesi pendidik.

"Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan," kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/1/2020).

"Dan jika masih rencana, kami harap segera dicabut," kata Huda.

Baca juga: Kepala BKN: Tak Ada Lagi Pengangkatan Guru lewat Seleksi CPNS

Menurut Huda, guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup yang tinggi bagi seseorang yang menjalankannya.

Para guru, kata Huda, dituntut untuk tidak hanya dari skill mengajar saja, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.

Standar tersebut, menurut dia, tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di negeri ini.

"Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru," ucap Huda.

"Dengan demikian, mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik," kata dia.

Baca juga: Guru Honorer: Pemerintah Jangan Jadikan Kami Uji Coba PPPK

Berangkat dari pemikiran itu, Huda berpendapat, skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK) sebenarnya tidak cocok untuk para guru.

Dengan skema ini, menurut Huda, mereka setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni.

Apalagi, ia menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki rencana merekrut sejuta guru honorer dengan skema PPPK sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara.

"Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya, tidak bisa semena-mena dicampuraduk," ujar politikus PKB ini.

Baca juga: Curahan Hati Guru soal Belajar Daring, Sulit Jaga Integritas Murid dan Kondusifitas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X