Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Siapkan 30.000 Vaksinator

Kompas.com - 03/01/2021, 17:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki 30.000 vaksinator. Mereka, kata dia, sudah siap melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Dalam periode pertama, vaksinasi akan dilaksanakan pada Januari hingga April 2021.

Sementara periode kedua akan digelar selama 11 bulan, pada April 2021 hingga Maret 2022.

"Saat ini kita sudah memiliki 30.000 vaksinator yang siap memberikan vaksin kepada seluruh sasaran," ujar Nadia dalam konferensi pers Kementerian Kesehatan, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Mulai Didistribusikan ke 34 Provinsi

Nadia mengatakan, pihaknya optimistis bisa melaksanakan vaksinasi sesuai target, yakni 15 bulan terhitung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.

Selain sumber daya manusia (SDM), kata dia, sarana dan prasarana lainnya juga sudah disipkan untuk menyuntikkan vaksin kepada 181,5 juta masyarakat yang menjadi sasaran.

Dari segi penyediaan vaksin, selain 3 juta vaksin Sinovac yang sudah datang, masing-masing 50 juta dosis vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Novavax juga sudah siap dibeli.

Termasuk vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku yang juga akan segera datang ke Tanah Air.

"Insya Allah kita bisa memenuhi vaksin sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya seperti yang sudah direncanakan, kami akan lakukan secara bertahap," kata dia.

Sementara dari segi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pun sudah dinilai cukup untuk pelaksanaan vaksinasi.

Nadia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 13.000 puskesmas dengan hampir 2.500 rumah sakit yang didukung 49 kantor kesehatan pelabuhan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Bali Dimulai 22 Januari, Ada 31.000 Dosis Vaksin untuk Tenaga Kesehatan

Seluruhnya, kata dia, akan menjadi fasyankes yang memberikan pelayanan vaksinasi kepada seluruh sasaran vaksin.

"Jadi kami cukup yakin untuk bisa menyelesaikan vaksinasi ini dan didukung dengan SDM dan sarana prasarana yang saat ini sudah siap," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com