Jokowi Akan Pimpin Peluncuran Penyaluran Program Bansos 2021

Kompas.com - 03/01/2021, 10:46 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan memimpin peluncuran penyaluran program Bantuan Sosial (Bansos) 2021 pada awal bulan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Choesni mengatakan, rencana peluncuran program bansos tersebut akan dilaksanakan pada 8 Januari 2021.

Paling lambat, kata dia, peluncuran tersebut akan dilaksanakan pertengahan Januari, yakni 14 Januari 2021.

"Peluncuran penyaluran Bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online. Peluncuran ini akan langsung dipimpin Presiden dan diikuti para menteri, kepala lembaga, dan pihak terkait lainnya," ujar Choesni saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Bansos Tahun 2021 secara daring, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Minggu (3/12/2021).

Baca juga: Catatan Akhir Tahun ICW, Soroti Kinerja Pemberantasan Korupsi hingga Pengadaan Bansos Covid-19

Choesni mengatakan, penyaluran bansos yang dilaksanakan awal tahun tersebut dilakukan untuk mengungkit kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat.

Rencananya, peluncuran bansos tersebut juga dilakukan secara terpadu.

Program bansos yang diluncurkan nantinya terdiri dari program reguler dan non reguler.

Program bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Sembako kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diskon listrik pengguna 450 VA dan 900 VA melalui sistem PLN jika pasca bayar atau pemberian token listrik bila prabayar.

Sementara itu, program bansos non reguler antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 8 juta KPM yang disalurkan pemerintah desa.

Baca juga: Viral Foto Warga Bandung Berkerumun Antre Bansos Rp.100.000 dari Pemprov Jabar, Ini Keterangan Lurah

Bansos non reguler tersebut sebelumnya telah diberikan pada tahun 2020 sebagai bansos dampak pandemi Covid-19.

"Kita harus pastikan dengan persiapan matang, nanti kita siapkan dulu teknisnya sehingga launching yang akan dilakukan oleh Presiden dan para menteri bisa berjalan lancar," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X