Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Pimpin Peluncuran Penyaluran Program Bansos 2021

Kompas.com - 03/01/2021, 10:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan memimpin peluncuran penyaluran program Bantuan Sosial (Bansos) 2021 pada awal bulan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Choesni mengatakan, rencana peluncuran program bansos tersebut akan dilaksanakan pada 8 Januari 2021.

Paling lambat, kata dia, peluncuran tersebut akan dilaksanakan pertengahan Januari, yakni 14 Januari 2021.

"Peluncuran penyaluran Bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online. Peluncuran ini akan langsung dipimpin Presiden dan diikuti para menteri, kepala lembaga, dan pihak terkait lainnya," ujar Choesni saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Bansos Tahun 2021 secara daring, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Minggu (3/12/2021).

Baca juga: Catatan Akhir Tahun ICW, Soroti Kinerja Pemberantasan Korupsi hingga Pengadaan Bansos Covid-19

Choesni mengatakan, penyaluran bansos yang dilaksanakan awal tahun tersebut dilakukan untuk mengungkit kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat.

Rencananya, peluncuran bansos tersebut juga dilakukan secara terpadu.

Program bansos yang diluncurkan nantinya terdiri dari program reguler dan non reguler.

Program bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Sembako kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diskon listrik pengguna 450 VA dan 900 VA melalui sistem PLN jika pasca bayar atau pemberian token listrik bila prabayar.

Sementara itu, program bansos non reguler antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 8 juta KPM yang disalurkan pemerintah desa.

Baca juga: Viral Foto Warga Bandung Berkerumun Antre Bansos Rp.100.000 dari Pemprov Jabar, Ini Keterangan Lurah

Bansos non reguler tersebut sebelumnya telah diberikan pada tahun 2020 sebagai bansos dampak pandemi Covid-19.

"Kita harus pastikan dengan persiapan matang, nanti kita siapkan dulu teknisnya sehingga launching yang akan dilakukan oleh Presiden dan para menteri bisa berjalan lancar," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com