Ketua PWI Jawa Tengah: Maklumat Kapolri Membelakangi Semangat UU Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud NS berpendapat, Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) mencederai insan pers.

"Maklumat ini sungguh-sungguh bagi kami orang-orang pers ini adalah sebuah pencederaan yang luar biasa. Ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan karena jelas-jelas membelakangi semangat UU Pers," kata Amir dalam Kajian Online LP3ES bertemakan "Reformasi Hukum & HAM versus Otoriterianisme: Pemikiran Muladi & Agenda 2021" Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Aliansi Masyarakat Sipil: Maklumat Kapolri Soal FPI Seharusnya Ditujukan Bagi Anggota Polri

Amir menilai, Maklumat Kapolri telah mencederai pers karena berkaitan dengan larangan mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Hal tersebut menurutnya bertolak belakang dengan semangat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengancam tugas utama jurnalis dan media.

Sehingga, Amir menuturkan perlu adanya dukungan dari semua pihak termasuk LP3ES untuk memikirkan jalan keluar terkait maklumat yang terbit 1 Januari 2021 tersebut.

"Bagaimana kita memberikan pressure opini supaya maklumat ini betul-betul tidak direalisasikan," harap dia.

Padahal, menurut dia, Indonesia sendiri masih bermasalah dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kendati demikian, ia memaklumi UU ITE masih dapat dipahami sebagai sebuah kondisi preventif.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah menerbitkan maklumat bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI) pada Jumat (1/1/2021).

Baca juga: LBH Pers Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Ancam Kebebasan Berekspresi dan Pers

Penerbitan maklumat ini merujuk surat keputusan bersama (SKB) nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Isi maklumat tersebut di antaranya, Kapolri menekankan masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan FPI.

"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," demikian salah satu poin Maklumat Kapolri tersebut.

Maklumat tersebut lantas menimbulkan reaksi sejumlah pihak salah satunya Komunitas Pers.

Komunitas pers yang terdiri dari sejumlah lembaga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021.

Komunitas pers dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menilai, pasal tersebut mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.

"Maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata sejumlah perwakilan Komunitas Pers di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (1/1/2021).