Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Sebut Maklumat Kapolri Soal FPI Batasi HAM

Kompas.com - 02/01/2021, 14:25 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPetugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, Maklumat Kapolri Nomor 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI, telah memicu kontroversi dan perdebatan.

Bahkan, beberapa poin materi yang diatur di dalam beleid tersebut dapat memicu kontroversi terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya yaitu terkait keberadaan Pasal 2d.

"Salah satu yang paling kontroversial adalah perihal larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial, sebagaimana diatur oleh poin 2d," tulis Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (2/1/2021).

Adapun keterangan tersebut disampaikan oleh ELSAM, ICJR, LBH Pers, PSHK, YLBHI, LBH Masyarakat, Kontras, PBHI, dan Imparsial.

Baca juga: LBH Pers Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Ancam Kebebasan Berekspresi dan Pers

Menurut Ade, akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F.

Penilaian berikutnya, akses terhadap konten internet juga sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Oleh karenanya dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," imbuhnya.

Khusus dalam konteks pembatasan hak atas informasi, kata dia, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga tunduk pada mekanisme yang diatur Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Lebih lanjut, dalam hukum HAM, ada tiga persyaratan yang harus diperhatikan untuk memastikan legitimasi dari suatu tindakan pembatasan yang dibolehkan (permissible restriction).

"Ketiga syarat tersebut sering dikenal sebagai three part test (tiga uji elemen), yang mengharuskan setiap pembatasan, diatur oleh hukum (prescribed by law), yang oleh sejumlah ahli ditafsirkan harus melalui undang-undang atau putusan pengadilan untuk mencapai tujuan yang sah (legitimate aim)," terangnya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Jangan Mudah Terprovokasi untuk Tentang Keputusan Pemerintah Soal Pembubaran FPI

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Nasional
Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X