Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Butuh 3,5 Tahun Selesaikan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 02/01/2021, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, setidaknya membutuhkan waktu selama 3,5 tahun untuk dapat menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap jumlah sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

''Kira-kira butuh waktu 3,5 tahun untuk vaksinasi semuanya,'' ujar Budi dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, dikutip Kompas.com Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Bakal Berlangsung Lama, Menkes Minta Warga Tetap Patuh Protokol Kesehatan

Budi menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia.

Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

''Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen. Jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,'' kata Budi Gunadi.

"Dengan kalkulasi tersebut, diperkirakan waktu yang diperlukan 3,5 tahun untuk menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya merinci pembelian vaksin oleh Pemerintah Indonesia berasal dari lima jalur.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer

Sebanyak empat jalur berasal dari kerja sama bilateral dengan empat produsen yaitu Sinovac dari China, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika dan AstraZeneca dari Swiss-Inggris.

Kemudian, satu jalur lain berasal dari kerja sama multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Budi menegaskan, komunikasi terus dilakukan secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang paling diperebutkan oleh seluruh negara di dunia.

''Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi ada isu kemanusiaan di sini, itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita ngak kebagian,'' ucapnya.

Baca juga: Menkes Tetapkan 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan Indonesia

Pemerintah berharap vaksin-vaksin tersebut segera tiba di Indonesia, sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia terutama bagi para tenaga kesehatan yang selama 10 bulan ini telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Atas kerja keras dan perjuangan yang diberikan, Menkes menyampaikan ucapan terima kasih serta berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan selama mereka bertugas.

''Terima kasih teman-teman telah berjuang merawat pasien, saya sendiri merasakan ternyata memakai APD itu lama dan panas, bukanya juga susah mesti mandi juga agar aman, saya terus terang bangga dengan perjuangan teman-teman,'' ucap Budi.

Baru-baru ini, Budi beserta tim Kemenkes menggelar rangkaian inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah sakit.

Baca juga: 1,8 Juta Vaksin Tiba di Indonesia, Menkes Harap Januari Sudah Didistribusikan

Rangkaian sidak tersebut dalam rangka melihat kesiapan rumah sakit dalam pelaksanaan vaksinasi sekaligus penanganan Covid-19.

Budi menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik.

Sementara, tahap kedua untuk masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya dengan pendekatan kluster serta ketersediaan vaksin.

Untuk itu, ia ingin memastikan seluruh RS siap melakukan penyuntikan vaksin.

''Kenapa saya datangnya ke rumah sakit, bukan ke perusahaan farmasi. Karena saya mau melihat siap tidak, senjatanya cukup atau tidak,'' kata Budi.

Baca juga: Menteri Budi: Kalau Presiden Disuntik Vaksin Covid-19, Pasti Menkes Harus Disuntik Duluan

Dia pun mengingatkan, di tengah kabar baik kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, protokol kesehatan 3M harus terus ditegakkan oleh masyarakat tanpa terkecuali.

"Sebab itu merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com