Kompas.com - 02/01/2021, 12:12 WIB
Minister of Health Budi Gunadi Sadikin. DOK BNPBMinister of Health Budi Gunadi Sadikin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, setidaknya membutuhkan waktu selama 3,5 tahun untuk dapat menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap jumlah sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

''Kira-kira butuh waktu 3,5 tahun untuk vaksinasi semuanya,'' ujar Budi dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, dikutip Kompas.com Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Bakal Berlangsung Lama, Menkes Minta Warga Tetap Patuh Protokol Kesehatan

Budi menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia.

Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

''Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen. Jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,'' kata Budi Gunadi.

"Dengan kalkulasi tersebut, diperkirakan waktu yang diperlukan 3,5 tahun untuk menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya merinci pembelian vaksin oleh Pemerintah Indonesia berasal dari lima jalur.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer

Sebanyak empat jalur berasal dari kerja sama bilateral dengan empat produsen yaitu Sinovac dari China, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika dan AstraZeneca dari Swiss-Inggris.

Kemudian, satu jalur lain berasal dari kerja sama multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Budi menegaskan, komunikasi terus dilakukan secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang paling diperebutkan oleh seluruh negara di dunia.

''Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi ada isu kemanusiaan di sini, itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita ngak kebagian,'' ucapnya.

Baca juga: Menkes Tetapkan 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan Indonesia

Pemerintah berharap vaksin-vaksin tersebut segera tiba di Indonesia, sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia terutama bagi para tenaga kesehatan yang selama 10 bulan ini telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X