Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/01/2021, 12:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, setidaknya membutuhkan waktu selama 3,5 tahun untuk dapat menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap jumlah sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

''Kira-kira butuh waktu 3,5 tahun untuk vaksinasi semuanya,'' ujar Budi dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, dikutip Kompas.com Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Bakal Berlangsung Lama, Menkes Minta Warga Tetap Patuh Protokol Kesehatan

Budi menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia.

Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan dua kali penyuntikan.

''Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen. Jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,'' kata Budi Gunadi.

"Dengan kalkulasi tersebut, diperkirakan waktu yang diperlukan 3,5 tahun untuk menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya merinci pembelian vaksin oleh Pemerintah Indonesia berasal dari lima jalur.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer

Sebanyak empat jalur berasal dari kerja sama bilateral dengan empat produsen yaitu Sinovac dari China, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika dan AstraZeneca dari Swiss-Inggris.

Kemudian, satu jalur lain berasal dari kerja sama multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Budi menegaskan, komunikasi terus dilakukan secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang paling diperebutkan oleh seluruh negara di dunia.

''Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi ada isu kemanusiaan di sini, itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita ngak kebagian,'' ucapnya.

Baca juga: Menkes Tetapkan 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan Indonesia

Pemerintah berharap vaksin-vaksin tersebut segera tiba di Indonesia, sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia terutama bagi para tenaga kesehatan yang selama 10 bulan ini telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Atas kerja keras dan perjuangan yang diberikan, Menkes menyampaikan ucapan terima kasih serta berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan selama mereka bertugas.

''Terima kasih teman-teman telah berjuang merawat pasien, saya sendiri merasakan ternyata memakai APD itu lama dan panas, bukanya juga susah mesti mandi juga agar aman, saya terus terang bangga dengan perjuangan teman-teman,'' ucap Budi.

Baru-baru ini, Budi beserta tim Kemenkes menggelar rangkaian inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah sakit.

Baca juga: 1,8 Juta Vaksin Tiba di Indonesia, Menkes Harap Januari Sudah Didistribusikan

Rangkaian sidak tersebut dalam rangka melihat kesiapan rumah sakit dalam pelaksanaan vaksinasi sekaligus penanganan Covid-19.

Budi menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik.

Sementara, tahap kedua untuk masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya dengan pendekatan kluster serta ketersediaan vaksin.

Untuk itu, ia ingin memastikan seluruh RS siap melakukan penyuntikan vaksin.

''Kenapa saya datangnya ke rumah sakit, bukan ke perusahaan farmasi. Karena saya mau melihat siap tidak, senjatanya cukup atau tidak,'' kata Budi.

Baca juga: Menteri Budi: Kalau Presiden Disuntik Vaksin Covid-19, Pasti Menkes Harus Disuntik Duluan

Dia pun mengingatkan, di tengah kabar baik kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, protokol kesehatan 3M harus terus ditegakkan oleh masyarakat tanpa terkecuali.

"Sebab itu merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Update 5 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 231 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.808.768

Update 5 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 231 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.808.768

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Nilai Sudah Waktunya Indonesia Beralih ke Listrik Berbasis Nuklir

Wapres Ma'ruf Amin Nilai Sudah Waktunya Indonesia Beralih ke Listrik Berbasis Nuklir

Nasional
Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

Nasional
Uang Suap Jual Beli Jabatan Eks Bupati Pemalang Mengalir ke Partai

Uang Suap Jual Beli Jabatan Eks Bupati Pemalang Mengalir ke Partai

Nasional
Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate dam 2 Dirjen Kominfo

Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate dam 2 Dirjen Kominfo

Nasional
Tanggal 7 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
PAN Klaim Banyak yang Inginkan Duet Airlangga-Zulhas, tapi Pilpres Harus Menang

PAN Klaim Banyak yang Inginkan Duet Airlangga-Zulhas, tapi Pilpres Harus Menang

Nasional
Ingkar Revisi Aturan soal Caleg Perempuan, KPU Dianggap Bohongi Publik

Ingkar Revisi Aturan soal Caleg Perempuan, KPU Dianggap Bohongi Publik

Nasional
Soal Desakan Demokrat, Tim Anies Bicara Tekanan yang Dihadapi Koalisi

Soal Desakan Demokrat, Tim Anies Bicara Tekanan yang Dihadapi Koalisi

Nasional
Tak Revisi Aturan yang Ancam Caleg Perempuan, KPU Dianggap Lebih Patuhi DPR daripada UU

Tak Revisi Aturan yang Ancam Caleg Perempuan, KPU Dianggap Lebih Patuhi DPR daripada UU

Nasional
Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi Kemenag

Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi Kemenag

Nasional
Prabowo dan Menhan Jerman Bahas Kerja Sama Pengadaan Kapal Selam AL

Prabowo dan Menhan Jerman Bahas Kerja Sama Pengadaan Kapal Selam AL

Nasional
Prabowo Banyak Dipilih Warga NU Jadi Capres, PDI-P: Survei Bukan Patokan

Prabowo Banyak Dipilih Warga NU Jadi Capres, PDI-P: Survei Bukan Patokan

Nasional
Terima Deputi PM Australia, Wapres Minta Kerja Sama Ekonomi Dimaksimalkan

Terima Deputi PM Australia, Wapres Minta Kerja Sama Ekonomi Dimaksimalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com