Ada 751.270 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Vaksinasi Mulai Pertengahan Januari

Kompas.com - 02/01/2021, 07:21 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir sepuluh bulan pandemi berjalan di Indonesia, belum ada tanda-tanda penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah, sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Penambahan kasus harian Covid-19 berada pada angka 5.000 - 8.000 kasus setiap harinya.

Pemerintah melaporkan, hingga Jumat (1/1/2021), ada penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 8.072 kasus.

Dengan demikian, total kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 751.270 kasus.

Baca juga: 71 Anggotanya Positif Covid-19, Kepala Satpol PP Makassar: Dari Awal Saya Sudah Prediksi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut data Satgas Penanganan Covid-19, sebanyak 8.072 kasus baru positif Covid-19 didapatkan dari pemeriksaan 40.785 spesimen dari 27.401 orang yang diambil sampelnya dalam periode 31 Desember 2020-1 Januari 2021.

Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 7.395.959 spesimen dari 4.940.146 orang.

Sementara itu, kasus baru positif Covid-19 tersebut tersebar di 34 provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yaitu sebanyak 1.956 kasus baru.

Menyusul Jawa Barat sebanyak 1.504 kasus baru, Jawa Tengah sebanyak 897 kasus baru, Jawa Timur sebanyak 887 kasus baru, dan Sulawesi Selatan sebanyak 550 kasus baru.


Angka kesembuhan dan kematian bertambah

Meski kasus harian Covid-19 terus bertambah, angka kesembuhan pasien Covid juga bertambah 6.839 orang, sehingga total pasien sembuh kini 617.936 orang.

Akan tetapi, angka kematian akibat terjangkit Covid-19 masih terus bertambah 191 orang. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 22.329 orang.

 


Vaksinasi pertengahan Januari

Presiden Joko Widodo memastikan program vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada pertengahan Januari 2021.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengamankan sejumlah stok vaksin Covid-19 untuk diberikan secara gratis ke masyarakat.

"Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer," kata Jokowi melalui akun Twitter miliknya, @jokowi, Jumat (1/1/2021).

Adapun salah satu vaksin yang sudah tiba di Indonesia yaitu Sinovac yang didatangkan dari Cina. Pada 6 Desember 2020, telah tiba 1,2 juta dosis vaksin Sinovac di Tanah Air.

Kemudian, pada Kamis (31/12/2020), Sinovac kembali tiba di Indonesia. Kali ini, dalam jumlah yang lebih besar yakni 1,8 juta dosis.

Dengan demikian, terdapat 3 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Wilayah Banten Didistribusikan Pekan Depan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, untuk 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi di Tanah Air yang akan divaksin.

"Ini adalah garda terdepan, orang-orang yang paling penting di masa pandemi krisis Covid-19," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Adapun setelah tenaga kesehatan divaksin, vaksinasi Covid-19 akan dilanjutkan kepada para petugas publik. Jumlahnya, kurang lebih 17,4 juta orang.

Selanjutnya, vaksin akan diberikan kepada penduduk lanjut usia di atas 60 tahun yang jumlahnya mencapai 21,5 juta orang.

"Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai diimunisasi," ujar Budi.

Bertalian dengan vaksinasi, masyarakat dapat mengecek status mereka dalam program vaksinasi melalui aplikasi resmi pemerintah yakni, PeduliLindungi.

Aplikasi tersebut dapat diundah melalui Google Play Store bagi pengguna Android, atau App Store bagi pengguna IOS.

Selain melalui aplikasi, masyarakat dapat melakukan pengecekan status melalui situs https://pedulilindungi.id.

Melalui situs tersebut, masyarakat cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) di bagian "periksa status NIK Anda dalam program vaksinasi di sini".

Pastikan untuk mengisi NIK yang sesuai dengan e-KTP. 

Setelah itu, akan muncul status apakah pemilik NIK termasuk sebagai calon penerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama atau tidak.

Dalam situs tersebut disebutkan, bagi tenaga kesehatan yang belum tercatat sebagai calon penerima vaksin tahap pertama, diminta untuk melengkapi data diri.

Data yang dimaksud berupa nama, NIK, alamat, nomor telepon, tipe tenaga kesehatan, dan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala fasilitas layanan kesehatan yang menerangkan status mereka sebagai tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan terkait.

Kelengkapan data tersebut dapat dikirimkan melalui surel vaksin@pedulilindungi.id.

Selain itu, dalam situs tersebut disebutkan, calon penerima vaksin Covid-19 akan mendapatkan SMS lagi dari PEDULI COVID untuk diarahkan melakukan registrasi ulang secara elektronik.

Registrasi ulang ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni aplikasi PeduliLindungi, situs https://pedulilindungi.id, atau melalui panggilan ke *119#. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X