Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer

Kompas.com - 01/01/2021, 12:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan digelar di tahun ini.

Ia menyebut, pemerintah telah mengamankan sejumlah stok vaksin untuk nantinya diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat.

"Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer," kata Jokowi melalui akun Twitter miliknya, @jokowi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Digelar Pertengahan Januari 2021

Tak hanya itu, kata Jokowi, untuk memulihkan ekonomi warga, pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial, mulai dari kartu sembako, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.

Ia juga memastikan bahwa tahun 2021 akan tetap diisi dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti yang telah dicanangkan sebelumnya.

"Anggaran besar kita kucurkan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, bandara, sampai rumah-rumah susun di seluruh Indonesia," ujar Jokowi.

Kepala Negara pun mengajak semua pihak untuk menyambut tahun baru 2021 dengan penuh semangat dan harapan.

"Kita memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pelajaran yang mahal, pengorbanan tiada tepermanai selama masa pandemi, membuat kita lebih siap," kata dia.

Baca juga: Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah masih terus menyiapkan program vaksinasi Covid-19. Program tersebut akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Vaksinasi juga segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).

Terkait pengadaan vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sebelumnya memastikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan meneken kerja sama pengadaan vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer.

"Kita akan segera tanda tangan dengan AstraZeneca 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

"Dan segera juga tanda tangan kontrak BioNtech Pfizer untuk 100 juta di mana 50 juta firm dan sisanya opsi," tutur dia. 

Selain dua jenis vaksin tersebut, pemerintah juga telah menekan kontrak pengadaan 125 juta dosis vaksin Covid-19 dengan Sinovac.

Baca juga: Beli Vaksin Covid-19 dari AS, Pemerintah Komunikasi Paralel dengan Pfizer

Jika masih dibutuhkan, pemerintah dapat menambah jumlah vaksin ini.

Kemudian, pemerintah juga telah menandatangani kerja sama dengan Novavax untuk mengadakan 100 juta dosis vaksin.

"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari Cina, 100-an juta dari Novavax perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca perusahaan dari London Inggris, 100-an juta lagi dari Pfizer gabungan Jerman dan Amerika," ujar Budi.

Selain menjalin kerja sama secara bilateral dengan sejumlah perusahaan vaksin tersebut, menurut Budi, pemerintah juga bekerja sama secara multilateral terkait pengadaan vaksin Covid-19

Kerja sama multilateral itu dilakukan pemerintah bersama Gavi, bagian dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang memberikan vaksin secara gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com