Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/01/2021, 12:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan digelar di tahun ini.

Ia menyebut, pemerintah telah mengamankan sejumlah stok vaksin untuk nantinya diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat.

"Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer," kata Jokowi melalui akun Twitter miliknya, @jokowi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Digelar Pertengahan Januari 2021

Tak hanya itu, kata Jokowi, untuk memulihkan ekonomi warga, pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial, mulai dari kartu sembako, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.

Ia juga memastikan bahwa tahun 2021 akan tetap diisi dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti yang telah dicanangkan sebelumnya.

"Anggaran besar kita kucurkan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, bandara, sampai rumah-rumah susun di seluruh Indonesia," ujar Jokowi.

Kepala Negara pun mengajak semua pihak untuk menyambut tahun baru 2021 dengan penuh semangat dan harapan.

"Kita memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pelajaran yang mahal, pengorbanan tiada tepermanai selama masa pandemi, membuat kita lebih siap," kata dia.

Baca juga: Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah masih terus menyiapkan program vaksinasi Covid-19. Program tersebut akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Vaksinasi juga segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).

Terkait pengadaan vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sebelumnya memastikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan meneken kerja sama pengadaan vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer.

"Kita akan segera tanda tangan dengan AstraZeneca 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

"Dan segera juga tanda tangan kontrak BioNtech Pfizer untuk 100 juta di mana 50 juta firm dan sisanya opsi," tutur dia. 

Selain dua jenis vaksin tersebut, pemerintah juga telah menekan kontrak pengadaan 125 juta dosis vaksin Covid-19 dengan Sinovac.

Baca juga: Beli Vaksin Covid-19 dari AS, Pemerintah Komunikasi Paralel dengan Pfizer

Jika masih dibutuhkan, pemerintah dapat menambah jumlah vaksin ini.

Kemudian, pemerintah juga telah menandatangani kerja sama dengan Novavax untuk mengadakan 100 juta dosis vaksin.

"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari Cina, 100-an juta dari Novavax perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca perusahaan dari London Inggris, 100-an juta lagi dari Pfizer gabungan Jerman dan Amerika," ujar Budi.

Selain menjalin kerja sama secara bilateral dengan sejumlah perusahaan vaksin tersebut, menurut Budi, pemerintah juga bekerja sama secara multilateral terkait pengadaan vaksin Covid-19

Kerja sama multilateral itu dilakukan pemerintah bersama Gavi, bagian dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang memberikan vaksin secara gratis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com