Kompas.com - 01/01/2021, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus politikus senior, Amien Rais menyoroti keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Amien menilai, pembubaran FPI tersebut sebagai langkah politik yang meruntuhkan bangunan demokrasi di Indonesia.

"Jadi, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita," kata Amien melalui kanal YouTube pribadinya, Amie Rais Official, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Ini Alasan Kuasa Hukum Batal Gugat SKB Pembubaran FPI ke PTUN

Amien juga menyoroti pertimbangan pemerintah dalam membubarkan FPI yakni adanya pengurus dan anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme.

Amien menilai, dalam pertimbangan tersebut, pemerintah langsung menyimpulkan sendiri adanya teroris di FPI.

"Jadi mereka dengan menimbang ini, mereka langsung menyimpulkan ya tanpa babibu, jangan dibantah, kita enggak boleh bantah ya," kata dia. 

"Bahwa 6 Laskar FPI oleh mereka termasuk teroris, saya kira sangat sederhana sekali sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengadakan pengadilan," ujar Amien. 

Ia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melihat kembali keputusan dan tindakan yang sudah dilakukan pemerintah.

"Saya mengingatkan, yang kayak begini kalau mau diteruskan monggo, silakan gaspol dan urusan Anda pak Jokowi dan teman-teman dan juga Mahfud ya yang kemarin mengumumkan itu, hati-hati ya, urusan langsung kepada Allah," kata dia.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) mulai hari ini, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Kuasa Hukum Batal Gugat SKB Pembubaran FPI ke PTUN

Pemerintah mencatat sejumlah aktivitas anggota FPI yang bertentangan dengan hukum. Bahkan, ada puluhan pengurus dan anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme.

"Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

Dari 35 orang tersebut, kata Eddy, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.

Tak hanya itu, tercatat 206 pengurus dan anggota FPI yang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya. Dari angka tersebut, 100 di antaranya telah dijatuhi hukuman pidana.

Baca juga: Pengurus FPI Deklarasikan Front Persatuan Islam, Ini Kata Polisi

Pemerintah juga menyampaikan, FPI kerap kali melanggar ketentuan hukum lantaran melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat.

Padahal, kegiatan tersebut sebenarnya menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memutuskan untuk menghentikan dan melarang kegiatan FPI.

"Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan," kata Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.