Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Kuasa Hukum Batal Gugat SKB Pembubaran FPI ke PTUN

Kompas.com - 01/01/2021, 10:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

Sumber Warta Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab batal menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Anggota tim kuasa hukum Rizieq, Azis Yanuar, mengatakan, pihaknya membatalkan rencana itu karena ingin fokus mengusut kasus tewasnya enam laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Kami fokus ke sana dulu (kasus tewasnya enam anggota laskar FPI)," ujar Azis dikutip wartakota.tribunnews.com, Kamis (31/12/2020).

Azis menyebutkan, SKB pembubaran FPI tak ubahnya sebuah kotoran peradaban.

Baca juga: Kuasa Hukum Batal Gugat SKB Pembubaran FPI ke PTUN

Oleh karena itu, SKB sudah sepatutnya tak ditanggapi.

"Kami batalkan rencana PTUN, karena kami duga Surat Keputusan Bersama itu adalah kotoran peradaban, sehingga tanggapan kami adalah bahwa kotoran itu kami buang saja di septic tank, selesai," kata Azis.

Pembubaran FPI dituangkan melalui SKB yang diteken enam pejabat tinggi negara pada Rabu (30/12/2020).

Keenamnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menterian Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Baca juga: Front Pembela Islam Dibubarkan, Muncul FPI Wajah Baru

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional, dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

SKB itu dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul "Batal Gugat Pemerintah ke PTUN, FPI Anggap SKB Kotoran Peradaban".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

Nasional
Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi

Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi

Nasional
Ketua Majelis Hakim Kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Sontoso Jadi Ketua PN Bandung

Ketua Majelis Hakim Kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Sontoso Jadi Ketua PN Bandung

Nasional
Soroti Subsidi Rp 32 T Sekolah Kedinasan, DPR: Belum Tentu Diserap Kementerian

Soroti Subsidi Rp 32 T Sekolah Kedinasan, DPR: Belum Tentu Diserap Kementerian

Nasional
Polri Musnahkan Barang Bukti dari Pabrik Narkoba Milik 3 WNA di Bali

Polri Musnahkan Barang Bukti dari Pabrik Narkoba Milik 3 WNA di Bali

Nasional
BPDPKS Promosikan UMKM Sawit kepada Dekranasda Se-Indonesia

BPDPKS Promosikan UMKM Sawit kepada Dekranasda Se-Indonesia

Nasional
Hasto Protes Tak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa, KPK: Apa Fungsinya di Situ?

Hasto Protes Tak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa, KPK: Apa Fungsinya di Situ?

Nasional
Pertamina Raih Laba Bersih hingga Rp 72 Triliun pada 2023

Pertamina Raih Laba Bersih hingga Rp 72 Triliun pada 2023

Nasional
BPDPKS bersama Ditjenbun dan IPB Gelar Pelatihan Teknis Budi Daya di Sumut, Diikuti 75 Petani Sawit

BPDPKS bersama Ditjenbun dan IPB Gelar Pelatihan Teknis Budi Daya di Sumut, Diikuti 75 Petani Sawit

Nasional
KPK Bantah Janjikan Harun Masiku Tertangkap Seminggu

KPK Bantah Janjikan Harun Masiku Tertangkap Seminggu

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Surat Perintah Penyitaan Ponsel Hasto Sudah Benar

Pimpinan KPK Sebut Surat Perintah Penyitaan Ponsel Hasto Sudah Benar

Nasional
Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com