Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Muladi, Menteri Kehakiman Era Soeharto, Tutup Usia di Penghujung Tahun 2020

Kompas.com - 31/12/2020, 09:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12/2020).

Politisi senior Partai Golkar ini lahir di Solo, 26 Mei 1943. Ia merupakan lulusan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1968.

Ia meraih gelar doktor S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984 dengan predikat cumlaude.

Berselang dua tahun, Muladi menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang sejak 1986-1992.

Saat itu, ia juga berperan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Jawa Tengah.

Baca juga: Mantan Menteri Kehakiman Muladi Meninggal Dunia

Karier melejit

Karirnya mulai melejit sejak diangkat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah pada 1992-1994.

Kemudian, Muladi ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman RI Kabinet Pembangunan VII di era pemerintahan Soeharto (Maret - Mei 1998).

Tak lama setelah Soeharto lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie, ia tetap dipercaya sebagai Menteri Kehakiman sekaligus merangkap Menteri Sekretaris Negara.

Adapun ketika tak lagi menjadi menteri, Muladi aktif sebagai Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, yang dibentuk mantan Presiden BJ Habibie sekaligus melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro.

Baca juga: Prof Muladi: RKUHP Tidak Ada Alasan Ditunda Lagi, Harus Disahkan

 

Gagal terpilih ketua MA

Di tengah kesibukannya di The Habibie Center, Muladi mengikuti seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai calon hakim agung pada 2001.

Ia pun berhasil lolos uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Namun, Muladi memutuskan mundur dari hakim agung dikarenakan dirinya tak terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Pada awal tahun 2005, Muladi kembali terjun ke ranah politik dengan mendukung Jusuf Kalla di kontestasi Pemilihan Umum. Ketika itu, ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

Pada tahun yang sama, ia ditunjuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Gubernur Lemhanas pada 30 Agustus 2005.

Ketika itu, ia diberi kesempatan tiga hingga enam bulan untuk melakukan perubahan awal di tubuh Lemhanas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com