Kompas.com - 30/12/2020, 17:33 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya pernah meminta pemberhentian sementara program Kartu Prakerja karena sejumlah masalah.

Menurut dia, rekomendasi KPK tersebut berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp 30,8 miliar.

"Pada kajian Kartu Prakerja, selain memberhentikan sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar akibat penghilangan tahapan face recognition," kata Alex dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Wapres: Kartu Prakerja untuk Kembangkan Potensi Para Pekerja

Alex juga menyoroti program pemerintah terkait jaring pengaman sosial.

Program ini, kata Alex, bertujuan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung dalam bentuk sembako dan uang tunai.

Program ini terdiri dari program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako dan bantuan tunai sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek), stimulus Covid-19 di sektor kelistrikan/diskon listrik, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta.

Berdasarkan hal tersebut, Alex mengatakan, agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan, maka diperlukan sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Wapres: Tahun 2021 Program Kartu Prakerja Akan Dilanjutkan

Sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp 622 miliar.

"Pemutakhiran data perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat," kata Alex. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Nasional
Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Nasional
Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

Nasional
Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Nasional
Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Ekonomi Minus 0,74 Persen, KSP: Tanda Pemulihan Makin Nyata

Nasional
Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Nasional
Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Nasional
Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Nasional
Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Nasional
Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Nasional
Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X