Komisi X Nilai Minimnya Sosialisasi Bikin Pemda Enggan Ajukan Formasi PPPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, minimnya sosialisasi tentang rencana rekruitmen 1 juta guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jadi pemicu keenganan pemerintah daerah ajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat.

Menurut Huda, pemerintah daerah sepertinya tidak menerima secara utuh informasi rekrutmen 1 guru honorer sebagai PPPK, termasuk siapa pihak yang menanggung beban gaji dan tunjangan mereka.

“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah,” dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Diperlukan Tambahan 1 Juta Guru

“Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” kata dia.

Huda mengatakan, usulan formasi dari pemerintah daerah masih tergolong minim satu hari menjelang penutupan masa pendaftaran rekruitmen 1 juta guru honorer.

Oleh sebab itu, Huda meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperpanjang masa pendaftaran dan masifkan sosialisasi.

“Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari pemerintah daerah masih minim,” kata Huda.

“Kami meminta agar ada perpanjangan masa pendaftaran sehingga makin banyak kesempatan bagi guru honorer memperbaiki nasib mereka,” ujar dia.

Huda mengatakan hingga pertengahan Desember lalu, jumlah usulan formasi guru dari pemerintah daerah baru 174.077 formasi.

Padahal, pemerintah menargetkan akan bisa merekrut 1 juta guru dengan skema PPPK.