Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/12/2020, 11:41 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya sinkronisasi dalam skema pemberian bantuan sosial (Bansos).

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri melalui Video conference dengan topik ”Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021, Selasa (29/12/20).

"Saran kami, perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga yang memberikan skema bansos," kata Tito dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Salurkan Bansos jika PSBB Diperketat Lagi

"Baik dari Kemensos, kemudian Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain," lanjut dia.

Selain itu, Tito juga menilai sinkronisasi perlu diterapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehingga sinkronisasi skema pemberian bansos antara kementerian atau lembaga, pusat dan daerah tersebut diharapkan pemberian bansos lebih tepat sasaran.

"Kemudian juga sinkronisasi skema bansos pusat dengan daerah, karena daerah-daerah ini, tingkat I dan tingkat II, dan desa, memiliki anggaran tersendiri juga yaitu anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD mereka tahun 2021, baik di tingkat I maupun tingkat II," ujarnya.

Tito menyadari data penerima bantuan sosial kerap dinamis salah satunya karena perubahan domisili dan profesi masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi pemerintah daerah untuk program pemberian bansos yang lebih tepat sasaran.

"Sesuai ratas dengan Bapak Presiden, prinsipnya bahwa untuk bansos ini baik secara umum dipusatkan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih fokus kepada pengembangan UMKM, membantu UMKM," ungkapnya.

Baca juga: Menko PMK Minta DTKS Diperbaiki untuk Kurangi Kesalahan Pemberian Bansos

Setelah adanya sinkronisasi, mantan kapolri ini juga menekankan perlu adanya kesepahaman atau mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satunya melalui rapat koordinasi, agar program dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.

"Sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.