Mendagri Usul Sinkronisasi Skema Pemberian Bansos antar Kementerian/Lembaga

Kompas.com - 30/12/2020, 11:41 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya sinkronisasi dalam skema pemberian bantuan sosial (Bansos).

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri melalui Video conference dengan topik ”Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021, Selasa (29/12/20).

"Saran kami, perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga yang memberikan skema bansos," kata Tito dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Salurkan Bansos jika PSBB Diperketat Lagi

"Baik dari Kemensos, kemudian Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain," lanjut dia.

Selain itu, Tito juga menilai sinkronisasi perlu diterapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehingga sinkronisasi skema pemberian bansos antara kementerian atau lembaga, pusat dan daerah tersebut diharapkan pemberian bansos lebih tepat sasaran.

"Kemudian juga sinkronisasi skema bansos pusat dengan daerah, karena daerah-daerah ini, tingkat I dan tingkat II, dan desa, memiliki anggaran tersendiri juga yaitu anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD mereka tahun 2021, baik di tingkat I maupun tingkat II," ujarnya.

Tito menyadari data penerima bantuan sosial kerap dinamis salah satunya karena perubahan domisili dan profesi masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi pemerintah daerah untuk program pemberian bansos yang lebih tepat sasaran.

"Sesuai ratas dengan Bapak Presiden, prinsipnya bahwa untuk bansos ini baik secara umum dipusatkan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih fokus kepada pengembangan UMKM, membantu UMKM," ungkapnya.

Baca juga: Menko PMK Minta DTKS Diperbaiki untuk Kurangi Kesalahan Pemberian Bansos

Setelah adanya sinkronisasi, mantan kapolri ini juga menekankan perlu adanya kesepahaman atau mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satunya melalui rapat koordinasi, agar program dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.

"Sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X