Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Outlook Indonesia 2021: Harapan di Tengah Ketidakpastian

Kompas.com - 30/12/2020, 11:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN 2020 akan segera berakhir. Dalam hitungan hari kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Indonesia telah menghadapi banyak peristiwa di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum sepanjang 2020.

Pandemi Covid-19 nyaris melumpuhkan perekonomian nasional. Tak hanya itu, virus Corona yang terus menular juga menjadi bola liar yang menghantam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Meski sudah menggila sejak lama, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pandemi yang disebabkan virus asal Wuhan, China ini akan segera pergi. Bahkan, belakangan kasusnya semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Mengutip Kompas.com, pada Selasa (29/12/2020) ada penambahan kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir sebanyak 7.903. Dengan demikian jumlah pasein Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret mencapai 727.122 orang.

Sementara pasien meninggal bertambah 251 orang dalam 24 jam terakhir sehingga jumlah total pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 21.703 orang.

Sejumlah epidemiolog sepakat, bahwa pandemi Covid-19 masih ada tahun depan. Bahkan, ada prediksi akan terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia awal tahun 2021.

Hal ini melihat dari berbagai indikator terkait Covid-19 di Indonesia yang kian mengalami kenaikan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru juga diprediksi berpotensi memicu ledakan kasus di awal tahun depan.

Vaksinasi dan pertumbuhan ekonomi

Setelah mengalami sejumlah penundaan, pemerintah akhirnya memastikan akan melakukan vaksinasi pada awal tahun depan. Presiden Jokowi menargetkan, program vaksinasi akan dimulai pada Januari 2021.

Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi ini. Presiden Jokowi berjanji, vaksin tersebut akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

Meski tak menggaransi hilangnya pandemi, rencana vaksinasi ini menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan dan ekonomi. Sejumlah ekonom dan pengusaha sepakat, vaksinasi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sekarat dihajar pandemi.

Para pelaku usaha juga yakin, ikhtiar pemerintah mengendalikan pandemi ini juga akan mengembalikan kepercayaan investor sehingga bisa memutar kembali roda ekonomi.

Politik dan hukum

Banyak peristiwa politik dan hukum di tahun 2020. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution (versi hasil hitung cepat) dalam Pilkada serentak, menandai babak baru perpolitikan nasional.

Kemenangan Gibran dan Bobby menunjukkan eksisnya trah Jokowi di kancah perpolitikan Indonesia. Jokowi akan mengukir sejarah baru bagi bangsa ini karena anak dan menantunya berhasil memenangkan pilkada saat ia masih aktif menjabat sebagai presiden.

Selain Gibran dan Bobby, berdasarkan hasil hitung cepat, ada lima calon kepala daerah lain yang menang dan berkaitan erat dengan politik kekerabatan.

Mereka ialah Calon Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan Pilar Saga Ichsan yang merupakan sepupu dari Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. Pilar Saga juga merupakan keponakan Ratu Atut Chosiyah. Kemudian Calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Ia merupakan adik Ratu Atut Chosiyah dan kerabat Andika Hazrumi. Ratu Tatu merupakan ibu Pilar Saga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com