Kompas.com - 30/12/2020, 08:43 WIB
Seorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, sumber daya Polri dikerahkan dalam rangka penanganan Covid-19 berupa kegiatan operasi yustisi dalam operasi Aman Nusa II.

Seperti diketahui, Operasi Aman Nusa II digelar untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan menyasar masyarakat yang melanggar atau abai terhadap protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker.

Di dalam operasi yustisi ini, kata Rusdi, anggota Polri bersama TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, serta potensi-potensi masyarakat lain, melaksanakan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Karena kita semua menyakini dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi benteng pribadi masing-masing dari masyarakat agar tidak agar tidak tertular atau tidak terinfeksi daripada virus corona," kata Rusdi, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Pria yang Gelar Hajatan Saat Menikahi 2 Gadis Sekaligus Didenda

Dari kegiatan operasi yustisi yang sudah mencapai hari ke 106, Rusdi menyebut penegakan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan dengan tindakan-tindakan antara lain teguran lisan.

Adapun, tindakan teguran lisan tersebut telah mencapai 21.123.000 lebih terhadap masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan.

Kemudian, kata dia, ada kurang lebih 3.268.942 teguran tertulis yang juga diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, polisi juga melakukan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dengan total 9 kasus yang ditangani hingga dikenai tindakan kurungan.

Baca juga: 7 Protokol Kesehatan di Banyuwangi yang Bisa Ditiru, Ada Denda Rp 100.000

Tak hanya itu, Rusdi mengatakan, polisi juga melakukan denda kepada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan hingga mencapai Rp. 7.431.821.000.

"Cukup banyak dendanya ini mencapai Rp 7 miliar," ucap Rusdi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, polisi juga melakukan penindakan dengan penutupan 2.165 tempat usaha, serta melakukan hukuman berupa kerja sosial mencapai 2.691.521 tindakan.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan operasi yustisi yang terus kita masifkan betul-betul bisa membawa masyarakat menjadi disiplin terhadap protokol kesehatan," tutur Rusdi.

Baca juga: Sandiaga Blusukan ke Bali, Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X