Kompas.com - 29/12/2020, 14:02 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sepanjang tahun 2020, Kementerian PAN RB telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi di 73 kementerian/lembaga.

Penyederhanaan ini dilakukan demi mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

"Penyederhanaan struktur organisasi dua jenjang jabatan eselon pada 73 K/L, sedangkan 14 K/L masih dalam proses penyederhanaan," kata Tjahjo dalam konferensi pers 'Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020', Selasa (29/12/2020).

Ia menjelaskan pengurangan jabatan menjadi dua tingkat eselon itu dilakukan dengan mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian.

Dia memaparkan, lewat penyederhanaan struktur itu, pemerintah telah mengalihkan sebanyak 38.398 pemangku jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Baca juga: Menpan RB Minta Kementerian Tiru Kearsipan Bank Indonesia

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan 237 jabatan fungsional di mana sebanyak 127 jabatan fungsional baru," ujarnya.

Selanjutnya, telah disiapkan rancangan peraturan presiden mengenai penyetaraan penghasilan.

Perpres itu mengatur dan menjamin pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, sehingga tidak mengalami penurunan besaran penghasilan.

"Rancangan tersebut telah disetujui oleh instansi terkait dan proses selanjutnya adalah penetapan oleh Bapak Presiden," ucap Tjahjo.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan proses penyederhanaan pemerintah daerah diberikan kesempatan sampai akhir Juni 2021.

Hal ini bertalian dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember.

Baca juga: Menpan RB Terbitkan SE, Cuti bagi ASN Selama Libur Akhir Tahun Diperketat

"Ini yang minta ditunda ingin menyelesaikan pilkada dulu, sehingga kepala daerah baru hasil pilkada serentak yang nanti akan selesai," ujarnya.

Sejalan dengan perampingan birokrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, Tjahjo menyebut saat ini 19 kementerian telah melakukan penataan. Sementara itu, 15 kementerian lainnya dalam proses.

"Selain itu, pada 2020 juga dilakukan pembubaran terhadap 14 lembaga nonstruktural untuk menghindari tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L," kata Tjahjo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.