Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Piala Dunia U-20 Batal, Pemda Diminta Tetap Masukkan dalam RKPD dan APBD 2021

Kompas.com - 29/12/2020, 12:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta setiap pemerintah daerah tetap menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20, meski acara itu ditunda.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Hudori mengatakan, hal tersebut sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meski demikian, harus ada perubahan dan penyesuaian yang dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaannya.

"Bagi daerah yang sudah mempersiapkan dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 tahun 2021 dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2021 dan APBD, maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan," ujar Hudori dikutip dari siaran pers, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Piala Dunia U-20 di Indonesia Batal, Pemerintah Akan Realokasi Anggaran

Hudori mengatakan, penyusunan RKPD 2021 untuk mendukung Piala Dunia U-20 adalah dengan tetap melaksanaan perbaikan infrastruktur untuk arena venue yang akan digunakan.

Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pada venue meski tidak digunakan untuk ajang dunia tersebut.

"Bagi daerah yang sudah melaksanakan kegiatan renovasi, saran kami untuk melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas venue olahraga dapat terus melanjutkan pembangunannya meskipun ada penundaan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 taahun 2021," kata dia.

Menurut dia, perbaikan harus tetap dilanjutkan karena nantinya arena venue tersebut bisa digunakan untuk perhelatan olahraga selain Piala Dunia U-20 2021.

Baca juga: Tanggapan Menpora Terkait Pembatalan Piala Dunia U20 2021

Meski demikian, Hudori juga mengingatkan agar para pemerintah daerah menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran saat melakukan renovasi fasilitas atau venue olahraga tersebut.

"Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah dapat review kembali anggaran dan juga dapat dilakukan koordinasi," kata dia.

Koordinasi yang dimaksud adalah dengan menggandeng lembaga terkait seperti inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan begitu, kata dia, maka penyelewengan atau korupsi pun dapat dihindari karena semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan yang ada.

Diberitakan sebelumnya, FIFA memutuskan untuk membatalkan Piala Dunia U-20 pada tahun 2021 di Indonesia karena situasi pandemi virus corona.

Meski demikian, Indonesia tetap akan berstatus sebagai tuan rumah pada Piala Dunia U-20 selanjutnya, yakni pada 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Nasional
Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Nasional
Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com