Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/12/2020, 21:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya setoran sebesar Rp 1.800 per ekor benih lobster yang diserahkan ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus suap terkait izin ekspor lobster.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal itu didalami penyidik saat memeriksa Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses Willy sebagai saksi dalam kasus tersebut, Senin (28/12/2020).

"Dikonfirmasi terkait dengan proses dan pelaksanaan ekspor benih benur lobster (BBL) yang dikerjakan oleh perusahaan saksi dan dugaan pemberian sejumlah uang dalam bentuk setoran kepada tersangka EP (Edhy) melalui biaya kargo sebesar Rp 1.800 per ekor BBL," kata Ali, Senin.

Baca juga: KPK Panggil Tiga Direktur Perusahaan Eksportir Benih Lobster sebagai Saksi

Selain Willy, pada Senin hari ini, penyidik juga memeriksa Edhy sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan tersebut, Edhy dikonfirmasi terkait terkait dugaan penerimaan dan aliran sejumlah uang yang dikelola oleh sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Willy dan Edhy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa.

Sedianya, KPK juga memeriksa Direktur PT Grahafoods Indo Pasific Chandra Astan dan Direktur PT Maradeka Karya Semesta Untyas Anggraeni sebagai saksi dalam kasus ini, tetapi keduanya tidak memenuhi panggilan KPK.

"(Chandra dan Untyas) tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali.

PT Grahafoods Indo Pasifik, PT Maradeka Karya Semesta dan PT Samudra Bahari Sukses adalah tiga dari 29 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai calon eksportir benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dan 100.000 dollar AS dari Suharjito.

Baca juga: Periksa Edhy Prabowo, KPK Dalami Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Mewah di AS

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Uang tersebut salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan data, PT ACK dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Istri Edhy Prabowo Diperiksa Terkait Penyitaan Barang Mewah oleh KPK

Selain Edhy, enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT DPP Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Seluruh Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Seluruh Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Nasional
Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Nasional
KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

Nasional
Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Nasional
MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

Nasional
Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

Nasional
Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Nasional
Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.