Wapres Minta Pemangku Kepentingan Kolaborasi Sediakan Hunian Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kolaborasi dari para pemangku kepentingan dalam menyediakan hunian layak sangat dibutuhkan.

Menurutnya, subsidi dari pemerintah sebesar apapun tidak akan berjalan jika para pemangku kepentingan atau stakeholder tak berperan.

"Sebesar apapun subsidi dan insentif pemerintah untuk sektor perumahan, tidak akan berjalan dengan baik jika masing-masing stakeholder hanya peduli dengan dirinya sendiri," kata Ma'ruf dalam acara focus group discussion Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara daring, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Jalan Panjang Tabungan Perumahan Rakyat

Ma'ruf mengatakan, pembangunan di bidang perumahan tidak akan optimal jika hanya ditangani pemerintah.

Dengan demikian, kolaborasi pun menjadi kata kunci untuk mencapai cita-cita menyediakan rumah yang nyaman dan aman untuk masyarakat.

Kolaborasi tersebut, kata dia, dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, para pengembang perumahan, bank penyalur KPR, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Dengan kebersamaan dan dengan kerja keras, Indonesia mampu menghadapi semuanya, karena itulah apa yang pemerintah canangkan dalam kolaborasi adalah untuk membangun optimisme dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, kolaborasi tersebut penting untuk menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi nasional dari sektor properti.

Selain itu, pemerintah juga terbuka menerima masukan dari berbagai pihak guna menyediakan perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

Terutama, kata dia, masyarakat berpenghasilan rendah, baik untuk sektor formal maupun informal.

Upaya lainnya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional juga mengutamakan skema padat karya agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kemudian, peranan bank penyalur KPR untuk penyediaan KPR bagi pekerja sektor informal juga menjadi pendukung lainnya.

Pasalnya, 60 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Saat ini, menurut Wapres, mereka masih relatif lebih sulit dalam mendapatkan persetujuan pengajuan KPR.

Baca juga: Wapres Yakin Industri Perumahan Rakyat Bisa Maju dengan Inovasi Digital

"Besar harapan pemerintah agar bank penyalur KPR dapat menjadi pelopor bagi penyediaan KPR untuk pekerja sektor informal," kata dia.

Pendukung lainnya adalah pembiayaan syariah perumahan serta para pengembang yang diharapkan menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

"Pemerintah menyadari, masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor perumahan, utamanya dalam menghadapi tekanan ekonomi karena pandemi," ucap dia.